DEMOKRASI.CO.ID - Politikus PKS Tifatul Sembiring mengungkapkan sebaiknya pemerintah fokus mengurusi kelangkaan minyak goreng.
Bukan mengurusi penceramah agama yang dituduh radikal sebagai teror.
Banyak masyarakat yang rela antre berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng merupakan teror untuk negara yang sebenarnya.
Lanjut Tifatul, bahkan mereka rela berkerumun mengabaikan prokes
“Ini teror thd rakyat yg sebenarnya. Di mana2 antri minyak goreng, nggak peduli covid, mak2 rela antri ber jam2. Jelas…?,”katanya, Rabu, 9 Maret 2022.
Kata dia, pemerintah seharusnya memperhatikan nasib rakyat daripada menuduh penceramah sebagai radikal.
“Jangan ustadz2, penceramah agama yg dituduh radikal, disusupi teroris. Kalian itu makan gaji dari uang rakyat. Faham…!!,”lanjutnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta TNI-Polri tidak mengundang penceramah radikal.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menilai pernyataan Jokowi harus ditanggapi serius juga oleh seluruh kementerian, lembaga pemerintah, hingga masyarakat.
“Sejak awal kami (BNPT) sudah menegaskan bahwa persoalan radikalisme harus menjadi perhatian sejak dini karena sejatinya radikalisme adalah paham yang menjiwai aksi terorisme,” kata Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nurwakhid dalam keterangannya, Sabtu (5/3/2022).
“Radikalisme merupakan sebuah proses tahapan menuju terorisme yang selalu memanipulasi dan mempolitisasi agama,” imbuhnya. (ikbal/fajar)
