DEMOKRASI.CO.ID - Ekonom senior Rizal Ramli kembali menyoroti langkah Menkopolhukam Mahfud MD yang sempat menyurati KPU dan Bawaslu untuk membahas penundaan Pemilu 2024.
Rizal menyebut jika Mahfud telah kebablasan dalam mengambil kebijakan.
Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman RI itu menyebut jika langkah yang dilakukan Mahfud merupakan kudeta institusi.
“Mas @mohmahfudmd kepiye toh (red-bagaimana), kok kebablasan gitu? Itu kudeta konstitusi lho, moso (red-masak) Prof Tata Negara ora ngerti (tidak mengerti)” ucap Rizal dilansir dari twitter pribadinya, Selasa (22/3/2022).
Sebelumnya, Kabar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengundang KPU dan Bawaslu membahas penundaan Pemilu 2024 ternyata benar.
Undangan rapat yang dikirim ke penyelenggara pemilu juga resmi dari Kemenko Polhukam. Hal ini diakui Menko Polhukam Mahfud MD, Menurutnya, Kemenko Polhukam memang mengundang KPU dan Bawaslu.
“Kemarin ada berita di Balikpapan, katanya Kemenko Polhukam undang Bawaslu, undang KPU untuk mendiskusikan isu penundaan pemilu. Ya, itu kami batalkan,” kata Mahfud dalam siaran persnya kepada wartawan, Minggu (20/3). B
Menurut Mahfud, kegiatan tersebut sengaja dibatalkan karena menimbulkan isu liar seakan-akan pemerintah mengagendakan penundaan Pemilu 2024.
“Padahal sebenarnya pemerintah mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda (pemilu) tetap,” ucap Mahfud.
Mahfud pun memastikan pemerintah tetap menjadwalkan Pemilu 2024 mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian legislatif, dan kepala daerah.
“Urusan parpol di DPR silakan. Kami akan bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya,” tegas Mahfud.
Lelaki kelahiran Sampang, Madura ini menganggap isu ini menjadi ramai karena didiskusikan partai politik, DPR, LSM, hingga ormas.
“Silakan diskusi, apa hasilnya itu urusan politik. Akan tetapi, bagi pemerintah sekarang sudah menyiapkan. Pada tahun 2024 ada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, legislatif, dan pilkada serentak. Itu kami siapkan,” tegas Mahfud.
Di kalangan wartawan sempat beredar undangan rapat koordinasi terkait isu pemunduran pemilu serentak 2024 dan isu calon pejabat (Pj) kepala daerah.
Rapat itu akan dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik.
Dalam surat undangan terlihat mengundang Ketua KPU Balikpapan, Ketua Bawaslu Balikpapan dan Kaban Kesbangpol Balikpapan. (zak/fajar)
