DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut dukungan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden adalah keinginan dari pemilih partai Demokrat, Gerindra, PDIP, Golkar dan PKB.
Dasarnya, kata Luhut, dengan melihat big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial. Meskipun sejauh ini Demokrat, Gerindra, dan PDIP menyatakan tegas menolak usulan penundaan Pemilu.
“Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar, di mana-mana kan ceruk ini,” ujar Luhut dilansir dari Cnnindonesia.com, Jumat 11 Maret 2022.
Dari big data itu, kata Luhut, menunjukkan ketidaksetujuan rakyat soal penyelenggaraan pemilu pada masa pandemi. Luhut mengklaim rakyat tam mau uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu.
Dia juga menilai aspirasi-aspirasi dari masyarakat tersebut sebagai bagian dari demokrasi. Persoalan wacana itu diwujudkan atau tidak, nantinya menjadi ranah MPR selaku pihak yang bisa mengubah atau mengamandemen UUD 1945 tentang pasal jadwal pemilu.
“Kalau rakyatnya terus berkembang terus gimana, nanti bilang DPR gimana, MPR bagaimana, ya kan konstitusi yang dibikin itu harus ditaati presiden. Konstitusi yang memerintahkan presiden, siapa pun presidennya,” tegas Luhut.
Wacana penundaan Pemilu 2024 sendiri telah mendapat dorongan dari sejumlah ketua umum partai politik. diawali dengan pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar lalu diikuti Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
Mereka mengklaim masyarakat tidak ingin pemulihan ekonomi pasca pandemi terganggu jika pemungutan suara digelar 14 Februari 2024. [terkini]
