DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyinggung soal permasalahan kurangnya hakim ad hoc yang menangani tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung saat menerima laporan tahunan Komisi Yudisial.
"Juga hakim-hakim tata usaha negara untuk perkara pajak yang sangat krusial perannya untuk memastikan terlindunginya penerimaan negara lewat sektor perpajakan," ujar Jokowi saat menerima laporan tahunan Komisi Yudisial Tahun 2021, Rabu, 9 Maret 2022.
Jokowi mengatakan, Komisi Yudisial harus menjamin ketersediaan Hakim Agung dan hakim ad hoc Mahkamah Agung. Ia juga meminta Komisi Yudisial menjamin para hakim yang terpilih merupakan sosok yang berintegritas, melalui proses rekrutmen yang transparan, objektif, dan profesional.
"Komisi Yudisial juga harus memastikan agar calon hakim yang diusulkan ke DPR RI memiliki rekam jejak terpuji berintegritas, kompeten memiliki semangat dan komitmen tinggi dalam memerangi korupsi," kata Jokowi.
Ia menyampaikan apresiasi kepada tim penghubung yang menjembatani komunikasi antara Komisi Yudisial dan MA, khususnya dalam mencari solusi saat terdapat perbedaan pendapat. Termasuk, kata Jokowi, saat kedua institusi ini melakukan pemeriksaan bersama atas laporan masyarakat dan pencari keadilan.
Menurut Jokowi, kemitraan strategis antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung adalah kunci terjaganya marwah para hakim dalam memutus perkara. Ia berharap dengan kesolidan kedua institusi ini dapat mambatasi dan memutus ruang gerak mafia peradilan serta mafia lainnya yang selama ini merusak kepercayaan para hakim, institusi peradilan, dan melukai rasa keadilan amsayrakat
"Keberhasilan Komisi Yudisial untuk meningkatkan integritas hakim dan menjaga kehormatan institusi peradilan sangat penting untuk memperbaiki tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Jokowi. [tempo]
