DEMOKRASI.CO.ID - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon menantang Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan untuk transparan terkait data.
Sebelumnya Luhut mengklaim memiliki data sekitar 110 juta penduduk Indonesia yang dijadikan acuan menunda pemilu 2024.
“Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah,” ujar Luhut pada podcast #closethedoor di channel YouTube Deddy Corbuzier, dilansir dari detik.com.
Menurutnya sebagaian besar masyarakat menginginkan ketenangan. Sebab politik merupakan sumber kegaduhan yang dapat menghambat ekonomi.
“Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu,” ucapnya pada podcast yang ditayangkan Jumat 11 Maret 2022.
Sementara itu dilansir dari CNN Indonesia, beberapa lembaga survei justru menunjukkan data yang berbeda.
Pertama Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebut sebagian besar publik puas dengan kinerja Jokowi, namun menolak wacana penundaan pemilu 2024.
Kemudian ada Indikator Politik juga menyebut mayoritas masyarakat setuju pemilu 2024 tetap di gelar meskipun dalam kondisi Pandemi 2024.
Untuk itu, Fadli Zon meminta Luhut membeberkan data klaimnya secara terbuka ke publik.
Jangan sampai hanya akal-akalan saja untuk memperoleh legitimasi agar dapat memperpanjang masa jabatan presiden.
Mengingat hal tersebut menciderai demokrasi yang merupakan harga mati di tanah air.
“Sebaiknya diungkap ke publik datanya agar tak terkesan sedang menghalalkan segala cara untuk tujuan pelanggaran konstitusi.” cuitnya melalui akun @fadlizon, Sabtu 12 Maret 2022. [terkini]
