DEMOKRASI.CO.ID - Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait penceramah radikal yang disampaikan saat rapat pimpinan TNI -Polri beberapa pekan lalu memunculkan pro dan kontra.
Terlebih setelah daftar nama penceramah yang dinilai radikal beredar di sosial media.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad menyayangkan terjadinya polemik tersebut. Sebab, kata dia, apa yang disampaikan Presiden Jokowi faktual dan bukan mengada-ada.
"Pernyataan Presiden sangat jelas. Tidak ada yang simpang siur, karena masalah radikalisme ini hal yang faktual, bukan mengada-ada," kata Rumadi, di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu 9 Maret 2022.
Rumadi juga memastikan, pemerintah tidak pernah merilis daftar nama penceramah yang dianggap radikal. Untuk itu, Ia minta masyarakat tidak terpancing dengan informasi yang belum jelas sumbernya.
"Saya tidak tahu dari mana asalnya. Yang jelas pemerintah tidak pernah menyebutkan soal nama," tegas Rumadi.
Menurutnya, yang terpenting saat ini bagaimana masyarakat bisa lebih hati-hati dan selektif dalam mengundang penceramah, dan tidak lagi memperdebatkan soal ciri apalagi nama.
"Apa yang disampaikan bapak Presiden adalah pesan untuk semua kelompok, agar lebih hati-hati dalam mengundang penceramah. Bukan memperdebatkan soal ciri atau nama," pungkas Rumadi. [suara]
