DEMOKRASI.CO.ID - Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan simpul-simpul organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus terus menuai kritik.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengaku tidak masalah saat presiden mengumpulkan 12 perwakilan organisasi ekstra kampus. Hanya saja, pertemuan itu tidak boleh mematikan nalar kritis dan konstruktif mahasiswa.
"Boleh saja Presiden dan Kapolri kumpulkan gerakan mahasiswa. Tapi mahasiswa harus tetap kritis dan konstruktif. Komunikasi jalan dan konsistensi perjuangan tetap jalan," ujar Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (24/3).
Bahkan, kata Mardani, Kelompok Cipayung Plus mestinya memanfaatkan momentum tersebut dengan menyampaikan kritik langsung kepada Presiden Jokowi tentang kebijakan pemerintah yang dinilai menyengsarakan rakyat.
"Bisa minta pertanggungjawaban kenapa migor mahal dan langka, kenapa pindah IKN," urai anggota Komisi II DPR RI ini.
Menurut Mardani, yang tidak boleh dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan adalah menggadaikan idealisme usai bertemu dengan presiden dan Kapolri di Istana Negara.
"Yang tidak boleh itu, setelah bertemu jadi tidak kritis lagi. Itu bahaya," pungkasnya. [rmol]
