DEMOKRASI.CO.ID - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyoroti skema pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang salah satunya bersumber dari urun dana (crowd funding) masyarakat.
Menurut Mardani, ide skema pendanaan yang dilontarkan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono adalah hal yang absurd.
Pasalnya, pembangunan IKN tersebut merupakan proyek pemerintah yang harusnya menggunakan anggaran negara.
"Absurd karena ini proyek pemerintah. Mestinya pake dana yang negara," jelasnya, Rabu (23/3/2022).
Meski demikian, skema urun dana atau crowd funding bisa menarik masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara. Namun, kata Mardani, skema alokasi dananya harus diperjelas seperti apa dan dilakukan dengan transparan.
"Mesti diperjelas alokasi dana via crowd funding itu seperti apa," imbuhnya.
Dia mengatakan, jangan sampai masyarakat dilibatkan dalam urun dana tetapi konglomerat yang menguasai. "Kita (rakyat) harus membuat semua jelas dan transparan," pungkas anggota DPR itu.
Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyatakan pemerintah akan membuka semua pintu pendanaan untuk membangun Ibu Kota Negara.
Pintu pendanaan itu termasuk dengan skema urun dana (crowd funding). "Nantikan bisa juga dari masyarakat pakai crowd funding. Segala model creative funding akan kami eksplor," ujar Bambang saat wawancara eksklusif dengan Tempo, Senin (21/3/2022).
Menurutnya, keikutsertaan masyarakat baik untuk tata kelola pembangunan Ibu Kota Negara. [populis]
