DEMOKRASI.CO.ID - Pegiat media sosial, Nicho Silalahi memberikan respon menohok soal pernyataan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang mencurigai warga menimbun minyak goreng.
Nicho melontarkan sebuah kritik pedas kepada Kemendag melalui cuitannya di akun media sosial Twitter Nicho_Silalahi sebagaimana dilihat pada, Selasa 8 Maret 2022. Dalam cuitannya dia mengatakan jika Mendag ini begonya kebangetan karena mencurigai warga, padahal yang seharusnya dicurigai itu para Partai Politik dan perusahaan.
Melalui cuitannya itu, Nicho menyebut jika tidak mungkin masyarakat melakukan hal yang dicurigakan Kemendag karena buat sehari-hari aja masyarakat kesulitan minyak goreng.
“Ini Mendag Begonya kebangetan, padahal dia punya otoritas lebih, namun kinerja hanya buat malu pak @jikowi yang menyalahkan Masyarakat”, cuit Nicho.
Lebih lanjut, Nicho menyinggung Partai Politik dan perusahaan yang menurutnya menjadi dalang dari penimbunan minyak goreng sehingga terjadi kelangkaan.
“Padahal masyarakat itu jangankan buat stok buat kebutuhan sehari2 aja kesulitan. Noh yang nimbun itu perusahaan dan Partai Politik, ia ga sih ?” cuitnya lagi.
Seperti diketahui, kelangkaan minyak goreng masih terus terjadi hingga Maret 2022. Kemendag mengklaim jika dicek tingkat produsen, produksi minyak goreng yang berjalan saat ini harusnya mencukupi kebutuhan domestic.
Akan tetapi, menurut Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didid Noordiatmoko mengatakan muncul persoalan baru yang merupakan dampak dari kenaikan harga dan kelangkaan barang yakni panic buying. Lantaran sempat kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau, membuat masyarakat membeli melebihi kebutuhan ketika mendapatkan kesempatan.
Padahal menurutnya, hasil riset menunjukkan kebutuhan minyak goreng per orang hanya 0,8-1 liter per bulan. Artinya kini banyak rumah tangga yang menyetok minyak goreng.
“Tapi ini baru terindikasi”, kata Didid Noordiatmoko, dikutip dari Kompas.com, Selasa 8 Maret 2022.
Dia kemudian mencontohkan seperti produsen minyak goreng di Sumatera Selatan, saat ini sudah memproduksi 300 ton perbulan atau sudah mendekati kebutuhan daerah ini. Kalaipun terdapat selisih, diperkirakan hanya sekitar 10 persen saja. [terkini]
