DEMOKRASI.CO.ID - Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu menanggapi soal Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang telah berulang kali menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
Ia menyindir bahwa dulu, Jokowi juga menyebut tidak akan berutang, tidak akan impor, tidak akan menaikkan harga BBM, dan lain-lain.
“Dulu juga bilang tidak akan utang, tidak akan impor, tidak akan naikkan BBM All,” kata Said Didu melalui akun Twitter pribadinya pada Jumat, 4 Maret 2022.
Adapun dalam komentar yang ditanggapi Said Didu, seorang netizen menyinggung soal Presiden Jokowi yang telah berulang kali menolak wacana jabatan presiden 3 periode.
Netizen ini menyindir bahwa Said Didu seperti takut kepada bayangannya sendiri mengenai perpanjangan jabatan tersebut.
“Tidak usah takut pak Didu karena pak Jokowi sudah bolak balik nyatakan tidak mau jadi presiden 3 periode,” kata netizen tersebut.
“Pak Didu sepertinya takut dengan bayangannya sendiri… silahkan minum obat penenang bos,” sambungnya.
Sebagaimana diketahui, wacana perpanjangan masa jabatan presiden, termasuk jabatan 3 periode memang beberapa kali mencuat.
Jokowi sendiri telah beberapa kali menolak wacana ini, baik secara langsung maupun melalui Kantor Staf Presiden (KSP).
Adapun belakangan ini, kembali menguat wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Dilansir dari Kompas, Presiden Jokowi telah buka suara soal wacana ini. Ia menyebut dirinya akan patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.
“Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi,” kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 4 Maret 2022.
Presiden Jokowi menyatakan bahwa siapa pun boleh saja mengusulkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, baik itu menteri atau partai politik.
Hal itu karena, menurutnya, hal ini merupakan bagian dari kebebasan berpendapat di negara yang menjunjung tinggi demokrasi.
“Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat,” kata Jokowi.
“Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” lanjutnya. terkini]
