DEMOKRASI.CO.ID - Politikus Demokrat, Andi Arief mengomentari pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soaladanya wacana penundaan Pemilu.
Andi Arief menyebut jika suatu negara yang dipimpin oleh sipil tidak mampu di kelola dengan baik akan dapat menimbulkan kudeta militer.
“Kalau sipil tak sanggup kelola negara dan politik termasuk kekacauan konstitusi sering jadi pintu masuk kudeta militer,” ucapnya dilansir fajar.co.id dari twitter pribadinya, Sabtu (12/3/2022).
“Jika big data faktanya mendukung kudeta militer tentu harus dicegah. Bukan malah menjadi sumber legitimasi. Terlalu sederhana alasanmu jorginho,” sambungnya.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku memiliki data dari rakyat Indonesia yang menginginkan agar Pemilu 2024 ditunda pelaksanaanya. Sehingga wacana penundaan Pemilu 2024 bedasarkan suara dari rakyat Indonesia.
“Kita kan punya big data, dari big data itu 110 juta itu macam-macam dari Facebook dan segala macam, karena orang main Twitter kira-kira 110 juta,” kata Luhut.
Luhut menuturkan, dari big data tersebut masyarakat kelas menengah ke bawah menginginkan tidak ingin adanya kegaduhan politik di Indonesia akibat Pemilu 2024. Bahkan masyarakat takut adanya pembelahan, seperti di Pilpres 2019 lalu yang muncul ‘kecebong’ dan ‘kampret’.
Bahkan Luhut mengungkapkan dari big data tersebut masyarakat juga tidak ingin Indonesia dalam keadaan susah akibat pandemi Covid-19, namun malah menghaburkan uang demi penyelenggaran Pemilu 2024. Pasalnya menurut Luhut, Pemilu dan Pilkada serentak 2024 bisa menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 110 triliun.
Karena itu, Luhut mengatakan seharusnya partai-partai politik bisa menangkap aspirasi dari masyakat mengenai keenganan Pemilu 2024 itu diselenggarakan. (zak/fajar)
