DEMOKRASI.CO.ID - Ditetapkannya aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti sebagai tersangka oleh Polisi dianggap sebagai preseden buruk bagi demokrasi Indonesia.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Agus Jabo Priyono yang mengaku menyesalkan adanya penetapan tersangka kepada Haris dan Fatia dalam perkara dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Agus Jabo menilai, kriminalisasi terhadap kedua aktivis HAM tersebut merupakan preseden buruk bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.
Menurut Agus, Jabo, sebagai pejabat negara yang mendapatkan kritik dari masyarakat, respon yang dilakukan oleh Luhut seharusnya adalah memberi penjelasan kepada publik, bukan malam melakukan kriminalisasi.
"Apalagi kritik itu berasal dari hasil riset, jika dugaan itu salah, tunjukkan saja ke publik bahwa tuduhan itu tidak terbukti," ujar Agus Jabo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu malam (23/3).
Namun demikian, Agus Jabo menyadari bahwa bangsa Indonesia saat ini memang sedang dalam cengkeraman oligarki. Apalagi, sistem ekonomi politik hanya dikendalikan oleh segelintir orang super kaya yang memiliki kekuatan untuk mengatur sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Segelintir orang super power mengatur jalannya pemerintahan untuk kepentingan kelompoknya sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat biasa," kata Agus Jabo.
Agus menekankan, dugaan keterlibatan Luhut dalam operasi militer dan bisnis tambang di Papua patut ditelusuri lebih jauh oleh lembaga yang berwenang.
Sebab kata Agus, dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih seperti yang terus digembar-gemborkan Presiden Joko Widodo, hal yang patut untuk dihindari adalah adanya konflik kepentingan antara pejabat negara dengan bisnis yang sedang digelutinya.
Prima sendiri kata Agus, beberapa waktu yang lalu juga melaporkan Luhut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan keterlibatan dalam bisnis PCR.
"Agenda mewujudkan masyarakat adil dan makmur tidak akan mungkin terwujud kalau pemerintahan tidak bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme," pungkas Agus Jabo. [rmol]
