DEMOKRASI.CO.ID - Kehadiran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam acara silaturahmi Asosiasi Kepala Desa Indonesia (Apdesi) dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada Selasa kemarin (29/3), menjadi pertanyaan publik.
Salah satu hal yang dipertanyakan publik adalah soal maksud kedatangan Luhut dalam acara tersebut. Pasalnya, dia bukanlah menteri yang mengkoordinir Kementerian Desa.
Aktivis hak asasi manusia (HAM), Natalius Pigai, adalah salah seorang yang mempertanyakan kedatangan Luhut dalam cara tersebut. Bahkan dia memandang perlu bagi DPR RI untuk memanggil pemilik akronim LBP itu.
"Kementerian Desa itu urusan Menko apa? Serius! DPR RI wajib panggil Pak Luhut tanya tupoksinya apa? Atau kalau LBP tidak tahu, beritahu beliau," ujar Pigai melalui akun Twitternya, Rabu (30/3).
Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ini juga mengungkapkan keheranannya terhadap Luhut yang hadir di tengah-tengah para kepala desa yang dikabarkan ingin mendeklarasikan diri mendukung Jokowi tiga periode.
"Kok LBP urus Kementerian Desa? Bukannya itu urusan PMK dan presiden atau wapres? Gimana itu namanya etika pemerintah dan birokrasi?" tandas Pigai menutup cuitannya dengan menandai akun Twitter Presiden Jokowi. [rmol]
