DEMOKRASI.CO.ID - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mendukung perintah presiden RI Joko Widodo yang menginginkan pendisiplinan grup WhatsApp (WAG) di kalangan TNI-Polri.
Instruksi itu menjadi relevan karena TNI dan Polri merupakan lembaga negara yang sifatnya satu komando dengan pimpinan tertinggi.
Dia menilai penegakan disiplin prajurit perlu ditingkatkan kepatuhannya dalam mengamankan kebijakan-kebijakan negara.
“Setuju karena militer TNI dan polisi adalah hard power atau lembaga koersif, memiliki senjata, sifatnya satu komando atau disiplin tegak lurus dengan pimpinan tertinggi dalam hal mengamankan kebijakan negara,” kata Bobby Adhityo Rizaldi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/3/2022).
Menurut legislator Partai Golkar daerah pemilihan Sumatera Selatan ini, saat ini penegakan disiplin prajurit di tataran pimpinan TNI dan Polri sudah baik. Hanya, kata dia, perlu ditingkatkan kepatuhannya untuk mengamankan kebijakan negara.
“Saat ini dengan pimpinan-pimpinan TNI dan Polri sudah sangat baik dalam hal penegakan disiplin prajurit. Mungkin seperti yang disampaikan Bapak Presiden, perlu ditingkatkan kepatuhan untuk mengamankan kebijakan-kebijakan negara yang sudah diputuskan dan memiliki legitimasi,” ujarnya.
Dia melanjutkan kebijakan negara yang telah diputuskan tersebut tak perlu menjadi polemik di internal TNI dan Polri. Lantas, prajurit TNI dan personel Polri tak muncul keraguan dalam kegiatannya yang relevan dengan kebijakan tersebut.
“Tidak perlu dipolemikkan walaupun dalam internal organisasinya. Hal ini agar jangan ada keraguan dalam kegiatan sehari-harinya yang relevan dengan kebijakan tersebut,” ujar dia.
“Karena sifatnya memegang senjata, tidak boleh ada keraguan,” imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar WAG di kalangan TNI-Polri didisiplinkan. Jokowi mengungkapkan dia membaca percakapan dalam WAG TNI-Polri.
“Juga hal-hal kecil tapi harus mulai didisiplinkan di WA group. Saya melihat (percakapan) di WA group (TNI-Polri), karena di kalangan sendiri, (dianggap) boleh, hati-hati,” kata Jokowi.
Hal itu disampaikan Jokowi kepada jajaran TNI-Polri dalam rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri 2022 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim), Selasa (1/3/2022). Rapim TNI Polri 2022 mengusung tema ‘TNI-Polri Siap Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural’.
Jokowi mewanti-wanti jika percakapan di WAG yang tak seturut disiplin TNI-Polri dibiarkan terus-menerus. Dia mencontohkan salah satu percakapan yang dimaksud adalah soal penolakan IKN.
“Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN (ibu kota negara), ‘nggak setuju, IKN apa’. (Kepindahan IKN) itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR,” kata Jokowi.
Jokowi berkali-kali menekankan soal disiplin pada jajaran TNI-Polri tak bisa diperdebatkan.
Jokowi mengaku percakapan yang menyimpang dari disiplin TNI-Polri di WAG itu dibacanya.
“Kalau di dalam disiplin TNI dan Polri, sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan. Apalagi di WA group dibaca gampang, saya baca itu,” kata Jokowi. (dra/fajar)