DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marives) Luhut Binsar Panjaitan disebut oleh Menkeu Sri Mulyani menteri kaya alias tajir.
Hal ini menurut Sri Mulyani, berdasarkan pembayaran pajak penghasilan (PPh) yang dimiliki Luhut Binsar Pandjaitan meningkat sebanyak 35 persen.
Redaksi JawaPos.com, menelusuri Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama Luhut Binsar Pandjaitan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politikus senior Partai Golkar itu melaporkan LHKPN ke lembaga antirasuah tersebut pada 24 Maret 2021.
Dikutip berdasarkan website elhkpn.kpk.go.id, pada Selasa (8/3/2022), Luhut Binsar Pandjaitan tercatat memiliki total kekayaan senilai Rp 745.188.108.977 atau Rp 745,18 miliar.
Harta yang dimiliki Luhut naik setelah menjabat sebagai Menko Marives. Pasalnya pada 2019 lalu, harta kekayaan Luhut hanya sebesar Rp 677.440.505.701 atau Rp 677 miliar. Artinya harta Luhut naik sekira Rp 67.747.603.287 atau Rp 67,7 miliar.
Luhut juga tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Bogor, Jakarta Timur, Kota Bandung, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, dan Simalungun. Total harta tidak bergerak milik Luhut mencapai Rp 244.019.517.000 atau Rp 244 miliar.
Dalam LHKPN KPK, Luhut juga tercatat memiliki harta bergerak atau alat transportasi berupa, mobil Isuzu Panther 2006 Rp 60.000.000, mobil Lexus LS 460 AT 2016 Rp 1.500.000.000, motor Honda 2015 Rp 7.450.000, mobil Toyota Alphard 3.5 Q AT 2016 Rp 900.000.000 dan motor Honda 2020 Rp 17.647.000. Sehingga total harta transportasi milik Luhut senilai Rp 2.485.097.000.
Selain itu, Luhut juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 3.382.794.000. Dia juga tercatat memiliki surat berharga senilai Rp 106.164.485.850. Sementara itu, Luhut juga tercatat miliki kas dan setara kas senilai Rp 194.009.888.867.
Namun demikian, mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) tersebut tercatat memiliki piutang senilai Rp 12.000.000.000. Sehingga, kini total kekayaan Luhut Binsar Pandjaitan senilai Rp 745.188.108.997 atau Rp 745,18 miliar.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mendampingi para pejabat tinggi kementerian dan lembaga untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan 2021. Batas waktu pengisian STP ini adalah 31 Maret 2022.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu pun melempar gurauan kepada Luhut, yakni soal pembayaran pajaknya yang meningkat. Salah satu yang menyebabkannya adalah harga batu bara yang meroket.
“Pak Luhut itu berkali-kali bilang harga batu bara naik, setoran ke pemerintah naik, tapi pajaknya Pak Luhut pribadi juga meningkat 35 persen,” terang dia.
Untuk itu, dia mengajak Luhut untuk melaporkan SPT Tahunan. Melanjutkan candaannya, pria umur 74 tahun ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat selaku menteri tajir yang taat pajak.
“Makanya saya sampaikan harus hadir hari ini, tadi katanya agak berhalangan, saya bilang kalau menko yang paling tajir tidak, nanti simbolnya jadi kurang baik,” kata Sri Mulyani. (jpg/fajar)
