DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, kebijakan pemerintah untuk menutup kran ekspor bahan baku mentah pertambangan seperti nikel mendapat gugatan dari Uni Eropa.
Namun, Jokowi tak mau ambil pusing dan tetap memerintahkan jajarannya untuk menghentikan ekspor bahan baku lainnya seperti bauksit, timah, dan tembaga.
Adapun kebijakan tersebut, kata Jokowi, tidak lain merupakan upaya pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.
"Sejak 2020 sudah saya sampaikan kepada seluruh menteri, satu-satu harus kita stop. Nikel stop, tidak ada lagi yang namanya ekspor bahan mentah nikel. Raw material enggak ada lagi di ekspor. Nikel stop," kata Jokowi dalam sidang terbuka senat akademik Dies Natalis Universitas Selebas Maret (UNS), Jumat (11/3/2022).
"Tapi, begitu kita bilang stop nikel, stop ekspor bahan mentah nikel ya kita digugat sama Uni Eropa, belum rampung sampai sekarang," imbuhnya.
Meskipun gugatan belum rampung, Jokowi mengaku tetap memerintahkan jajaran menterinya untuk menutup kran ekspor bahan baku mentah lainnya. Dia bahkan merencanakan untuk menutup ekspor bauksit, disusul tembaga dan timah.
Jokowi mengaku tak takut jika terus menerus digugat oleh negara-negara lain. Menurutnya, belum tentu juga pemerintah Indonesia kalah dalam gugatan tersebut.
"Saya sudah perintah, nanti bauksit tahun ini stop, biar digugat lagi. Tahun depan stop lagi tembaga atau timahnya biar digugat lagi. Enggak apa-apa digugatin terus. Belum tentu kita kalah, tapi belum tentu juga kita menang," tegas Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, keberanian untuk menghentikan ekspor bahan baku mentah hingga digugat negara-negara lain melalui organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO) memang harus dilakukan. Lagipula dia meyakini langkahnya itu sudah benar.
Jokowi lantas mengklaim, sejak pemerintah memutuskan untuk menghentikan ekspor bahan baku mentah nikel, keuntungan yang didapat justru berkali-kali lipat.
Misalnya, saat mengekspor bahan mentah nikel, pemerintah hanya mendapat sekitar 1-1,5 dolar Amerika atau setara Rp15-20 triliun. Namun, saat pemerintah hanya mengekspor bahan setengah jadi dan bahan jadi, keuntungannya meningkat menjadi_20,8 miliar dolar Amerika.
"Artinya, dari Rp15 triliun melompat kepada kurang lebih Rp300 triliun," kata Jokowi.
"Baru satu barang yang namanya nikel. Padahal kita memiliki untuk alumina, tembaga, timah, emas, dan komoditas-komoditas perkebunan dan pertanian. Betapa kalau ini satu persatu kita memiliki keberanian untuk bilang stop, munculnya angka-angka yang tadi saya sampaikan. Membuka lapangan kerja itu yang paling penting," lanjutnya.
Jokowi mengungkapkan, dengan menghentikan ekspor bahan baku mentah, Indonesia bisa memproduksi baterai litium, televisi baterai, hingga kendaraan listrik sendiri.
Hal tersebut nantinya akan berdampak baik terhadap investasi di dalam negeri. Selain itu, investasi dari luar yang masuk ke Indonesia juga akan memunculkan nilai-nilai tambah yang luas biasa.
"Ini karena bahan bakunya kita stop," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan pernah menyampaikan pemikirannya ini secara terbuka dalam ajang G20 di Itali pada tahun lalu. Dalam forum tersebut, dia buka-bukaan bahwa Indonesia tak takut dengan ancaman akan digugat ke WTO jika melanjutkan kebijakan menghentikan ekspor bahan mentah.
Menurut Jokowi, Indonesia adalah negara yang terbuka, namun tetap harus ada batasannya. Dia tak mau jika terus menerus menyetor bahan baku mentah ke negara lain, sementara di dalam negeri sendiri tidak mendapat keuntungan.
"Enak banget kita setorin mereka bahan bakunya. Nilai tambahnya bisa 14-20 kali lipat dari kita hanya setor material. Enak banget," kata Jokowi.
"Pajak mereka yang dapat, pembukaan lapangan kerja mereka yang dapat, terus kita dapat apa? Ya kita ditakut-takuti terus, tak gugat di WTO, tak gugat di WTO. Gugatlah!" tegasnya. [era]
