DEMOKRASI.CO.ID - Wacana perpanjangan masa jabatan presiden terus memancing reaksi pro dan kontra di kalangan publik.
Partai Nasdem berada di pihak yang menolak keras wacana tersebut. Sebab hal tersebut dinilai bakal merusak demokrasi tanah air yang telah matang.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi menyebut tidak menyangka seorang tokoh politik yang paham demokrasi mengusulkan hal tersebut.
“Kita tidak mampu membayangkan hanya karena ingin memperpanjang setahun atau dua tahun masa kepresidenan, lantas konstitusi mau diobrak-abrik,” ujar Taufiq, Jumat 25 Februari 2022.
Ia menilai wacana dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk menunda pemilu merupakan hal yang tidak bertanggung jawab.
Hanya karena tujuan politik pragmatis namun merusak iklim demokrasi yang susah payah dibangun.
Menurut Taufuq pemerintah telah sepakat dengan jadwal pemilu pada Februari 2024. Tidak terbesit pun dipikirannya untuk mengutak-atik dan memanipulasi konstitusi demi tujuan sepihak.
“Usul perpanjangan masa ke presiden ini dengan cara membongkar UUD, sungguh tidak mempertimbangkan kehancuran lebih jauh dari rencana-rencana perbaikan demokrasi bangsa,” ucapnya dilansir dari CNN Indonesia.
Diberitakan sebelumnya Ketum PKB, Muhaimin Iskandar mengusulkan untuk menunda pemilu 2024 pada hari Rabu 23 Februari 2022 yang lalu.
Alasannya sederhana, untuk menjaga stabilitas ekonomi di masa pemulihan pasca pandemi covid-19.
Setelah itu Partai Amanat Nasional (PAN) turut mendukung usulan tersebut. Selain faktor ekonomi, situasi politik dunia pun dijadikan alasan.
Pihak PAN juga turut mempertimbangkan tingkat kepuasan masyarakat kepada kinerja Presiden Joko Widodo yang meningkat. [terkini]
