logo
×

Sabtu, 19 Februari 2022

Usai Erick Thohir Beri Laporan ke Kejagung, Dirut Citilink Juliandra Dicopot

Usai Erick Thohir Beri Laporan ke Kejagung, Dirut Citilink Juliandra Dicopot

DEMOKRASI.CO.ID -  Dirut Citilink Juliandra telah dicopot atau diganti. Komisaris Utama (Komut) Citilink Prasetio menyebut pergantian itu tak terkait dengan pemeriksaan Juliandra di Kejagung.

Diketahui, Juliandra sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus pengadaan pesawat Garuda ATR 72-600.

“Pergantian jajaran komisaris dan direksi BUMN adalah hal biasa. Pergantian pengurus adalah hal yang lumrah, tour of duty biasa,” kata Prasetio seperti dilansir Antara, Sabtu (19/2/2022).

Maskapai penerbangan Citilink melakukan perubahan susunan pengurus perusahaan berdasarkan keputusan pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham (RUPS) pada Kamis (17/2).

Dalam jajaran pengurus perusahaan yang baru, posisi Dirut Citilink dijabat Dewa Kadek Rai.

Dia menggantikan Juliandra Nurtjahjo.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa pergantian Juliandra terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat ATR 72-600 pada 2013. Juliandra menjabat dirut pada 2017.

Sementara itu, Menteri BUMN, Erick Thohir melaporkan dugaan kasus korupsi PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) ke Kejaksaan Agung.

Dugaan korupsi ini terindikasi dari pengadaan pesawat jenis ATR dilakukan Garuda Indonesia

Menteri Erick Thohir menjelaskan, dalam proses pengadaan pesawat jenis ATR 72-600 leasing dari Garuda Indonesia ada indikasi dengan merek yang berbeda-beda.

Ini tentu terungkap darihasil audit investigasi yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Jadi bukan menuduh tapi ada bukti kita berikan,” kata Menteri Erick, saat konferensi pers di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (11/1).

Erick mengatakan kasus korupsi itu terjadi di bawah kepemimpinan mantan Direktur Utama Garuda Indonesia berinisial ES. Hal itu berdasarkan hasil audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Untuk (pembelian) ATR 72-600 ini di tahun 2013. Jadi kalau yang ATR ini masih inisial ES dari hasil laporan audit investigasi,” katanya. (pojoksatu/fajar)

Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: