logo
×

Selasa, 01 Februari 2022

Tak Mau Seperti Kalimantan, Warganet Dukung Pigai Lawan Rencana Jokowi

Tak Mau Seperti Kalimantan, Warganet Dukung Pigai Lawan Rencana Jokowi

DEMOKRASI.CO.ID - Langkah aktivis HAM Natalius Pigai yang menolak rencana pemerintah memekarkan Papua didukung oleh warganet. Mantan Komisioner Komnas HAM itu menolak rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu disampaikannya melalui kaun Twitternya.

“Kalau Sy ambisi jangankan Papua Tengah kampung saya, dimana saja saya bisa jadi gubernur,” katanya melalui akun Twiternya @NataliusPigai2.

Dalam unggahan yang sama, dirinya menegaskan bahwa Papua Tengah merupakan kampung dimana tempatnya dibesarkan.

“Papua Tengah Kampung saya,” ujarnya.

Di sisi lain, Pigai juga menyebut dirinya memiliki ikatan beberapa dengan beberapa suku di Papua. Diantaranya, suku Mee dengan populasi sebesar 800 ribu, neneknya berasal dari suku Amungme, dan sang ibu dari suku Moni.

“Saya suku Mee (800 ribu), Nenek saya Amungme, Mama saya Moni,” ujarnya.

Dengan demikian, Pigai menyimpulkan bahwa jika dirinya maju sebagai kepala daerah maka bisa memperoleh kemenangan dengan raihan suara lebih dari 85%.

“Bisa menang di atas 85%,” katanya.

Namun, dirinya hanya berfokus sekaligus peduli akan nilai-nilai kemanusiaan. Dia mengaku mempunyai tanggung jawab untuk tetap mengingatkan pemerintah.

“Saya punya tanggungjawab moral untuk ingatkan pemerintah,” terangnya.

Langkah Pigai akhirnya didukung oleh warganet.

"Mantap pak, jangan sampai kaya hutan Kalimantan,hutan hampir punah,pertahankan pak bravo..," ucap akun @DidinFa14481455.

"Tegas demi keutuhan alam dan rakyat West Papua...kaka Lanjut..," ujar akun @BeryMack.

"Pak pigai benar, pemekaran provinsi tidak penting bagi warga papua. Mau buka lahan untuk apa, sementara orang asli Paua dalam pemunahan, yang dibuat negara secara sistematis dan terencana," kata akun @EnodamalE. [law-justice]

Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: