DEMOKRASI.CO.ID - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim mengungkapkan bahwa calon kepala otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara adalah salah satu orang kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Luqman Hakim, sosok ini juga kerap dimintai masukan dan pertimbangan oleh Jokowi.
"Calon kepala otorita yang akan diumumkan, saya duga merupakan salah satu tokoh yang dipercaya Presiden Jokowi. Selama ini yang bersangkutan sering diminta memberi masukan dan pertimbangan oleh presiden," ujar Luqman kepada wartawan dikutip pada Sabtu (19/1/2022).
Namun, Luqman tak merinci lebih jauh siapa sosok yang disebut sebagai orang kepercayaan Presiden itu. Dia hanya menegaskan bahwa Presiden memiliki hak prerogatif untuk menunjuk kepala otorita IKN Nusantara.
"Itu bunyi undang-undang yang harus kita hormati bersama. Mari beri keleluasaan kepada Presiden Joko Widodo untuk memilih tokoh terbaik yang dipercaya," kata Luqman.
Luqman juga meyakini, Presiden Jokowi serius menggarap proyek pembangunan ibu kota negara baru yang berlokasi di Kalimantan Timur. Oleh karenanya, Presiden Jokowi pun dinilai tidak akan sembarangan memilih orang untuk dijadikan kepala otorita.
"Percayalah, Presiden Jokowi tidak main-main dengan agenda pembangunan IKN Nusantara," kata Luqman.
"Untuk kepala otorita IKN, saya duga Presiden Jokowi memilih figur senior yang punya kemampuan dan segudang pengalaman terkait pengelolaan pemerintahan, keuangan, dan perbankan, lancar berkomunikasi dengan baik kepada semua kalangan, termasuk kelompok oposisi serta menguasai masalah-masalah hukum yang memadai," paparnya.
Sebelumnya, Tenaga Ahali Utama kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong mengatakan hingga saat ini Presiden Jokowi memang belum menunjuk kepala otorita IKN Nusantara karena masih menunggu aturan turunan berupa Peraturan Presiden (Perpres) tentang Otorita IKN.
Meski begitu, Wandy menyebut ada lima aturan turunan yang diprioritaskan untuk diselesaikan dan diterbitkan lebih dulu menyusul telah diundangkannya UU IKN oleh Presiden Jokowi. Namun, dia tak merinci apa saja aturan turunan yang menjadi prioritas, hanya saja salah satunya yaitu Perpres tentang Otorita IKN.
"Mungkin ada lima aturan turunan yang diprioritaskan. Salah satunya soal Otorita IKN," kata Wandy.
Soal nama-nama kandidat Kepala Badan Otorita IKN, pada 2 Maret 2020, Jokowi juga sempat membeberkan beberapa kandidat mulai dari Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro hingga Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. [era]
