logo
×

Rabu, 23 Februari 2022

Rizal Ramli Sebut Jokowi Pilih Menteri Berdasar Utang Budi, Ngabalin Geram: Nyerocos Mulu, Anda Sakit Hati Banget!

Rizal Ramli Sebut Jokowi Pilih Menteri Berdasar Utang Budi, Ngabalin Geram: Nyerocos Mulu, Anda Sakit Hati Banget!

DEMOKRASI.CO.ID - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin geram dengan pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang menyebut Presiden Jokowi memilih menteri berdasarkan hutang budi politik.

Lewat akun Twitter pribadinya, mulanya Rizal Ramli membandingkan gaya memilih menteri dari tiga presiden Indonesia yakni Presiden kedua RI Soeharto, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alis Gus Dur, dan Presiden ketujuh RI Jokowi.

Ia menjelaskan bahwa Soeharto memilih kalangan profesional untuk dijadikan menteri. Lalu mereka disesuaikan dengan bidang masing-masing dalam kementerian. Sementara Gus Dur memilih menteri yang berprestasi dalam bekerja.

"Soeharto pilih menteri-menteri profesional sesuaikan. Gus Dur pilih menteri, kalau tidak berprestasi tidak ragu-ragu ganti," tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Selasa (22/2).

Sedangkan Jokowi, kata Rizal Ramli, memilih menteri bukan berdasarkan profesionalitas dan integritas.

"Jokowi pilih berdasarkan utang budi politik, bukan basis profesional dan integritas. Mau ganti ndak punya nyali walau KKN dan tidak ada prestasi," kata dia.

Menanggapi itu, Ngabali geram dan menyebut bahwa Rizal Ramli masih sakit hati dengan Jokowi. Hal itu karena ekonom senior itu pernah diberhentikan sebagai menteri.

"Nyerocos mulu, anda sakit hati banget, kelihatannya. Krn diberhentikan sebagai Menko," cuit Ngabalin di akun Twitternya, Rabu (23/2/2022).

Ia lantas menyebut alasan Rizal Ramli dicopot sebagai menteri karena dianggap tidak berprestasi dan profesional dalam bekerja.

"Anda gagal koq, tidak berprestasi dan tidak profesional," kata dia. [era]

Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: