DEMOKRASI.CO.ID - Pelaksanaan reses anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil X sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kebumen Saiful Hadi SIKom, Sabtu (12/2) sore diwarnai kericuhan.
Sejumlah kader partai berlambang banteng moncong putih itu datang ke lokasi reses yang berlangsung di Kantor DPC PDI Perjuangan Kebumen Jalan HM Sarbini.
Dengan membawa spanduk, mereka mempertanyakan ke mana sisa dana Pilbup Kebumen sekitar Rp 1,8 miliar.
Spanduk yang dibawa antara lain bertuliskan "Sisa dana Pilbup -+ Rp M lari ke mana?", "Usut Dugaan Korupsi Bantuan Sembako Banprov", "Ojo nyopet nang kandang dewek!!!". Dari Pantauan Suara Merdeka, reses yang dihadiri oleh Bupati Kebumen H Arif Sugiyanto SH dan Wakil Bupati Kebumen Hj Ristawati Purwaningsih awalnya berlangsung lancar.
Saiful Hadi menegaskan bahwa PDI-P Perjuangan Kebumen berkomitmen mengawal duet kepemimpinan Arif Sugiyanto dan Ristawati Purwaningsih sampai akhir masa jabatan. Saiful juga menegaska komitmen kepada para struktural partai terkait dukungannya terhadap Arif-Rista.
Dalam kesempatan Ristawati juga siap mendampingi Bupati Arif sampai akhir periode bahkan tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan ke periode kedua.
"Saya mengingatkan kepada kader yang merapat kepada kelompok yang tidak mendukung kebijakan bupati dan wakil bupati untuk kembali ke kandang banteng," ujar Mbak Rista, sapaan karibnya.
Usai Arif-Rista keluar ruangan, sejumlah orang memasuki ruangan dengan membentangkan sejumlah spanduk. Sempat terjadi adu mulut dan susana sempat memanas sehingga Ketua DPC PDI-P Saiful Hadi dievakuasi ke ruangan fungsionaris partai.
Salah satu kader PDI-P Kebumen Nuryanto Pramudono menyampaikan bahwa anggaran harus dipertanggungjawabkan secara hitam di atas putih. Di dalam rapat internal DPC, maupun fraksi plus komandante, ketua menyampaikan bahwa dana Pilkada sebesar Rp 3,6 miliar masih tersisa Rp 1,2 miliar.
Kemudian penggunaan dana Rp 2,4 miliar tersebut baru terserap Rp 1,8 miliar dan tersisa Rp 600 juta yang masih berada di bendahara II dan belum disampaikan disampaikan kejelasannya.
"Sehingga total sisa dana Pilbup sekitar Rp 1,8 miliar. Kami sebenarnya ingin baik-baik menyampaikan apa adanya. Jangan ada dusta di antara kita. Kader partai telah bersusah payah untuk memperjuangkan partai ini, jangan sampai kewibaan dan martabat partai dicederai," ujar Nuryanto.
Sudah Clear
Pihaknya akan melaporkan hal tersebut disertai data ke struktural partai yakni DPD dan DPP. Upaya lain jika dipandang perlu adalah menyiapkan langkah hukum menyangkut masalah pidana.
"Kami sudah menyiapkan alat bukti baik syarat materiil maupun formil untuk mengawal penegakan hukum," imbuhnya.
Ketua DPC PDI-P Saiful Hadi menegaskan bahwa soal dana Pilkada bagi PDI Perjuangan sudah clear. Seminggu setelah Pilkada selesai, rapat yang dihadiri oleh DPC, Fraksi, dan PAC telah dilaporkan perjalanan Pilkada dan keuangan. Setelah itu clear.
"Bukan kewajiban saya memberi laporan kepada yang bukan struktur. Karena saat itu saya sudah melaporkan. Kewajiban saya lapor adalah ke DPD dan ke DPP dan menyampaikan kepada pasangan calon," ujar Saiful Hadi.
Bahwa dari sekian orang yang mempertanyakan, hanya satu yang struktural partai yakni bendahara PAC Poncowarno. Sedangkan yang lain merupakan mantan pengurus. "Soal apakah mereka kader atau bukan, bisa kita lihat apakah mereka kemarin mendukung Arif-Rista atau tidak. Bagi kami yang ikut Presidium Kotak Kosong adalah pelanggaran fatal," ujarnya.
Terkait status Nuryanto, dia akan melaporkan ke DPD dan DPP karena yang bersangkutan sudah menjadi juru bicara kelompok Kotak Kosong saat demo di DPRD Kebumen. "Untuk sanksi kami serahkan ke DPD maupun DPP," ujarnya seraya menyebutkan ke depan pihaknya fokus bagaimana PDI-P Kebumen menambah jumlah kursi di legislatif. [suaramerdeka]
