DEMOKRASI.CO.ID - Belum lama ini, sebuah unggahan video klip yang memperlihatkan foto Presiden Jokowi dengan Jusuf Kalla, dan Jokowi dengan Ma’ruf Amin viral di media sosial.
Di mana dalam video tersebut merupakan, sang penyanyi mengungkapkan kekecewaannya pada Jokowi di periode pertama yakni 2014-2019.
Dalam liriknya, sang penyanyi mengungkit sejumlah janji presiden Jokowi yang tidak terealisasi dan kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat
Melihat itu, Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun pun menyoroti video klip parodi ‘Aku Takut’ milik band Repvblik yang diduga kuat untuk mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut disampaikan melalui kanal Youtube Refly Harun.
Menurut Refly, hal ini menarik untuk dibahas, bukan karena kritik ke Jokowi tapi soal kreativitas masyarakatat.
“Menarik ya. Bukan karena mengkritik Presiden Jokowi nya, tetapi kreativitas nya di masyarakat (itu) satu hal,” ujarnya. Dikutip dari Galamedia. Sabtu, 12 Februari 2022.
Lanjut “Dua hal adalah, bagaimana politik itu diparodikan. Jadi kecerdasan yang tinggi dalam politik adalah kalau kita bisa memparodikan politik,” sambungnya.
Kemudian, Refly menjelaskan bahwa lagu tersebut berisikan soal mengkritik Jokowi terkait kebijakannya.
“Hanya isu dari Republik ya, Aku Takut (judulnya), kemudian diganti syairnya dengan konteks mengkritik Presiden Jokowi soal BBM naik, dan lain sebagainya,” jelasnya.
Advokat satu ini mengaku tidak habis pikir kalau penyanyi lagu ini nantinya ditangkap. Namun sudah jelas bahwa lagu ini adalah kretivitas dan ekspresi masyarakat.
“Saya tidak pernah berpikir kalau begini saja misalnya harus ditangkap orang nya ya. Yang jelas adalah, ya itu kreativitas masyarakat dan ekspresi dari masyarakat,” ungkapnya.
“Mengkritik dengan melalui lagu ini sebenarnya ada dua hal, pertama menghibur, kedua kebudayaan juga, jadi kita meningkatkan kesenian,” tambahnya.
Sementara itu, Refly juga menilai, dikritik oleh masyarakat adalah salah satu konsekuensi penguasa.
“Tentu, itulah konsekuensi jadi penguasa. Jadi kalau misalnya takut dikritik ya tidak usah menjadi pejabat, tidak menjadi penguasa, apalagi sekelas presiden,” tuturnya.
Kata dia, bisa saja Jokowi tidak baper (bawa perasaan) soal kritikan itu, tetapi pendukung presiden yang heboh.
“Tapi yang menjadi masalah adalah, presiden nya bisa saja tidak baperan, pendukungnya yang baperan, itu susahnya ya,” pungkasnya. [terkini]
