DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menegaskan posisinya partainya di luar pemerintahan adalah bentuk dari usaha menjaga kepatutan demokrasi.
“Sikap oposisi PKS adalah ijtihad politik untuk menjaga kepatutan dan kepantasan negara demokrasi. PKS ingin menjadi kekuatan penyeimbang Pemerintah agar roda pemerintahan berjalan di atas jalur yang tepat,” ujar Syaikhu dalam pidato penutupam Rakernas, Rabu (2/2/2022).
Syaikhu menuturkan sikap oposisi PKS di parlemen juga terbukti mendapatkan dukungan dari luar parlemen.
“Banyak sikap PKS mendapatkan pembenaran. Diantaranya sikap konsisten PKS dalam menolak RUU Cipta Kerja yang akhirnya membuahkan hasil dukungan dari Mahkamah konstitusi bahwa UU tersebut adalah Inkonstitusional bersyarat,” katanya.
Selain itu untuk memperkuat posisi PKS sebagai oposisi, Syaikhu mengatakan telah menunjuk 10 orang juru bicara.
“Juru bicara ini yang akan beekomunikasi dengan publik tentang berbagai sikap dan perjuangan yang dilakukan oleh PKS. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada media yang selama ini telah menjadi jembatan informasi antara PKS dengan publik,” ungkapnya.
Syaikhu kembali menekankan keputusan PKS konsisten oposisi bukanlah pilihan asal beda. Karena ini adalah hasil keputusan Musyawarah Majelis Syura PKS.
“Yang menjadi muara bertemunya seluruh aspirasi dan keinginan seluruh anggota dan pemilih PKS. Pilihan oposisi ini bukan hanya sekadar pilihan asal beda tetapi merupakan pilihan politik kolektif yang secara sadar kita putuskan bersama-sama,” pungkasnya. (jawapos)
