DEMOKRASI.CO.ID - Politikus PKS Mulyanto merasa heran dengan sikap aparat kepolisian yang berbeda dalam penanganan kasus kekerasan di areal pertambangan.
Menurutnya, polisi bertindak represif dalam merespons di Desa Wadas, sedangkan soal penanganan tambang ilegal di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sikap polisi lembek.
"Sekarang ini di dalam penanganan kasus penambangan tertentu, aparat terkesan lembek. Sementara untuk kasus penambangan yang lain (Wadas), aparat represif dan intimidatif. Akhirnya yang menjadi korban masyarakat," kata Mulyanto saat dihubungi, Jumat (18/2).
Anggota Komisi VII DPR RI itu menyoroti soal pembiaran terhadap penambang ilegal yang masuk ke konsesi PT Anzawara Satria dan nekat menerobos garis polisi. Kasus ini menewaskan seorang advokat Kalsel bernama Jurkani.
Menurutnya, kepolisian dan Kementerian ESDM baik di level pusat maupun daerah, harus solid dalam menangani persoalan tambang. Harapannya, tidak ada tindakan yang terkesan berpihak.
"Pemerintah pusat dan daerah harus memiliki kesepahaman yang sama dan soliditas dalam bertindak, termasuk juga aparat penegak hukum," tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin mengakui lemahnya penegakan hukum oleh aparat jadi penyebab utama maraknya tambang ilegal.
Bahkan, para penambang liar berani merusak police line, seperti yang terjadi pada Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Anzawara Satria.
"Ada oknum mengambil batu bara dari IUP yang sah. Tindakan sudah dilakukan, namun, berulang-ulang terjadi, bahkan garis polisi tidak dipatuhi," ujar Ridwan beberapa waktu lalu. [jpnn]
