DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintah akan memperkenalkan mata uang rupiah digital melalui Presidensi G20 2022 dalam salah satu agenda. Hal tersebut dikarenakan sistem pembayaran di era saat ini sudah menggunakan digital.
Adapun hal tersebut disampaikan langsung oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Wempi Saputra pada Media Briefing Persiapan 2nd FCBD dan 1st FMCBG G20.
“Sistem pembayaran di dalam era digital, ini terkait cross border payment, transaksi perdagangan internasional antar negara. Dan bagaimana kita memperkenalkan digital currency dari mata uang digital dari Bank Sentral,” ujarnya melalui telekonferensi pada Senin, 14 Februari 2022.
Selain memperkenalkan mata uang rupiah digital, pada G20 akan dibahas sustainable financing atau keuangan yang berkelanjutan.
“Fokusnya di sini sebenarnya adalah bagaimana suatu transisi menuju ekonomi hijau itu bisa lebih adil dan terjangkau,” jelasnya.
Ia melanjutkan, untuk negara berkembang dibutuhkan transisi atau kerangka kerja, untuk menuju transisi ekonomi yang hijau. Dan bagaimana cara untuk mengakses pasar terhadap investasi yang mengarah kepada ekonomi hijau.
Selain itu, juga akan dibahas mengenai financial inclusion atau keuangan yang inklusif. Di mana nantinya akan diaktifkan keuangan untuk membantu pendanaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di dalam era digital saat ini.
“Di dalam era digital sudah banyak kebijakan, ini sudah di dorong kita akan coba memaksimalkan diskusi di dalam financial inclusion,” ujarnya. [viva]
