DEMOKRASI.CO.ID - Eks Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu, merupakan salah satu tokoh yang menentang wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut Said Didu, perpanjangan masa jabatan melanggar konstitusi yang ada selama ini. Semuanya sudah diatur dan tidak boleh berlandaskan akal.
“Demokrasi itu berdasarkan konstitusi – bkn berdasarkan akal. Kalau berdasarkan akal mk akan terjadi perebutan kekuasaan sesuai akal masing-masing,”katanya dalam akun Twitter pribadinya, Senin, 28 Februari 2022.
Bahkan dia menilai, perpanjangan masa jabatan presiden merupakan agenda oligarki. Gejalanya sudah terlihat.
“Sepertinya perpanjangan masa jbtn akan terjadi sbg agenda Oligarki. Gejala terlihat bagaikan makan bubur panas – mulai dari pinggir,”sambungnya.
Sebelumnya, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf ikut berkomentar terkait wacana penundaan Pemilu.
Gus Yahya meminta agar dialog dilakukan bersama terkait usulan penundaan Pemilihan Umum 2024 mengingat beragam persoalan yang dihadapi bangsa dalam beberapa waktu terakhir.
“Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal mengingat berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi bangsa ini,” kata dia di Pondok Pesantren Darussalam di Pinagar, Minggu, 27 Februari 2022.
Menurut dia, usulan penundaan pemilu ini dapat didudukkan bersama oleh seluruh pihak untuk mencari solusi terbaik bagi bangsa ini.
“Nanti kita lihat apa saja yang perlu dilakukan untuk mengurangi beban bangsa ini,” kata dia.(Ikbal)
