DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintah Indonesia sedang mempelajari dokumen hasil penelitian sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia 1945-1949 yang menyimpulkan bahwa ada militer Belanda yang telah melakukan kekerasan ekstrem di sini, (di Indonesia) hingga membuat Perdana Menteri Mark Rutte harus mengucapkan permintaan maaf.
“Pemerintah Indonesia mengikuti dari dekat publikasi hasil penelitian sejarah ‘Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan dan Perang di Indonesia 1945-1950’ yang dilakukan oleh tiga lembaga peneliti Belanda KITLV, NIMH dan NIOD serta beberapa peneliti Indonesia,” kata Jubir Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah, Sabtu, 19 Februari 2022.
“Kami tengah mempelajari dokumen tersebut agar bisa memaknai secara utuh statement yang disampaikan PM Rutte tersebut.” pungkasnya.
Sebelumnya Perdana Menteri Belanda Mark Rutte meminta maaf kepada Indonesia atas penggunaan kekerasan oleh militer Belanda selama masa Perang Kemerdekaan 1945-1949. Permintaan maaf itu disampaikan Rutte pada konferensi pers di Brussels, ibu kota Belgia.
Rutte mengatakan pemerintahnya mengakui seluruh temuan yang dihasilkan sebuah tinjauan sejarah yang sangat penting itu. Menurut studi tersebut, Belanda melakukan kekerasan secara sistematik, melampaui batas, dan tidak etis dalam upayanya mengambil kembali kendali atas Indonesia, bekas jajahannya, pasca-Perang Dunia II.
Penjajahan adalah Pembodohan, apa yang dituangkan oleh Mark Rutte karena melihat apa yang tumbuh dari hasil jajahanya itu. Bagaimana Indonesia tumbuh usai penjajahan, sudah kah menjadi Negara yang masyarakatnya baik. Bisa mengerti cara berkehidupan yang baik dengan didasari ketuhanan, pancasila nomor satu.
Masa lalu tidak bisa dirubah, apapun yang dilakukan Belanda saat itu, biarkan itu menjadi bagian sejarah Indonesia, kita sebagai rakyat yang baik hanya bisa berdamai dengan masa lalu. Jika ada hasil peninggalan penjajahan yang kurang baik, tentu harus kita rubah. (riki/fajar)
