DEMOKRASI.CO.ID - Berdirinya Museum Holocaust Yahudi di Minahasa, Sulawesi Utara, menjadi buah bibir hingga menggemparkan masyarakat Indonesia.
Museum tersebut dikabarkan dibangun oleh komunitas Yahudi atas inisiatif kelompoknya sendiri.
Menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, ketidaksetujuan akan bangunan tersebut juga datang dari Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhyiddin Junaidi.
KH Junaidi pun mendesak agar Pemerintah menindak tegas dengan mengambil tindakan berupa penghancuran bangunan Museum itu.
Menurutnya, pembangunan Museum Holocaust Yahudi di Sulawesi Utara itu merupakan pelanggaran nyata terhadap konstitusi Indonesia.
“Pemerintah Indonesia harus segera mengambil tindakan tegas dan menghancurkan bangunan museum tersebut,” ucap Junaidi, dikutip Terkini.id dari Pojoksatu, pada Rabu 2 Februari 2022.
“Karena itu bentuk provokatif, tendensius, dan menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat,” lanjutnya.
Selain itu, KH Junaidin pun menerangkan bahwasannya kehadiran Museum Holocaust tersebut di Indonesia tidak penting.
Sebaliknya, ia justru menyarankan Pemerintah untuk membangun museum kebiadaban penjajah Belanda.
Sementara itu, respon berbeda disampaikan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Steven Kandouw.
“Saya belum dengar (kritik), belum ada surat resmi,” kata Steven, dikutip dari detikcom.
Steven menilai pembangunan museum itu justru menjunjung semangat toleransi masyarakat. Sebab, dia berencana Sulut nantinya akan dijadikan laboratorium kerukunan.
“Sangat menjunjung tinggi toleransi. Kami sangat menjunjung tinggi harmoni dan kerukunan. Sulut akan mencanangkan Sulut sebagai laboratorium kerukunan,” ujarnya.
Dirinya menegaskan pihaknya tidak ada upaya dan keinginan mendiskreditkan kelompok serta agama tertentu. Steven berharap sejumlah kesalahan masa lalu dapat diselesaikan.
“Kita dorong justru kesalahan-kesalahan masa lampau, kekeliruan massa lampu, terutama HAM, harus kita lawan,” tandasnya. [terkini]
