DEMOKRASI.CO.ID - Pelaku usaha batu bara yang tergabung dalam Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) memprotes kebijakan larangan ekspor batubara selama bulan Januari 2022.
Ketua Umum APBI Pandu Sjahrir menilai kebijakan pemerintah terlalu tergesa-gesa. Dan juga tidak melibatkan pengusaha dalam pengambilan keputusan tersebut.
“Kami menyatakan keberatan dan meminta ke Menteri ESDM untuk segera mencabut surat tersebut,” ujar Pandu Sabtu 1 Januari 2022.
Menurutnya solusi untuk mengatasi kurangnya pasokan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dalam negeri bisa didiskusikan terlebih dahulu untuk menemukan solusi terbaik yang menguntungkan semua pihak.
Lebih lanjut Pandu melihat larangan ekspor ini akan membawa dampak signifikan terhadap industri pertambangan batu bara. Utamanya bagi aktivitas ekspor batu bara.
Diantaranya pemerintah akan kehilangan devisa sekitar Rp3 miliar dolar AS per bulan (setara Rp42,726 Trliun). Belum lagi kehilangan pendapatan dari pajak dan non pajak (royalti) yang sangat berdampak bagi pendapatan pemerintah daerah.
Dampak lainnya arus kas produsen batu bara akan terganggu sebab tidak menjual batu bara ke luar negeri.
Selanjutnya kapal-kapal tujuan ekspor tidak akan berlayar menyusul kebijakan ini. Membuatnya terkena biaya tambahan oleh perusahaan jasa pelayaran namun tidak berpenghasilan.
“Biaya tambahan yang dikenakan terhadap penambahan waktu pemakaian (demurrage) yang cukup besar yaitu 20.000- 40.000 dollar AS per hari per kapal, yang akan membebani perusahaan-perusahaan pengekspor yang juga akan berdampak terhadap penerimaan negara,” papar Pandu dilansir dari kompas.com
Hingga pada akhirnya nanti akan berpengaruh pada berkurangnya investor yang ingin menanamkan modalnya di sektor pertambangan.
“Kebijakan ini juga menciptakan ketidakpastian usaha sehingga berpotensi menurunkan minat investasi di sektor pertambangan mineral dan batu bara,” jelas Pandu. [terkini]
