logo
×

Minggu, 13 Februari 2022

Bongkar Aliran Utang Negara, Faisal Basri: Bukan karena Pandemi Covid

Bongkar Aliran Utang Negara, Faisal Basri: Bukan karena Pandemi Covid

DEMOKRASI.CO.ID - Ekonom senior, Faisal Basri mengungkapkan bahwa aliran utang negara yang makin membengkak di era Pemerintahan Presiden Jokowi saat ini bukan karena pandemi Covid yang sudah berlangsung selama 2 tahun.

Maka dari itu, Faisal Basri meminta pemerintahan Jokowi untuk berhenti menyampaikan ke rakyat bahwa aliran utang negara yang makin membengkak saat ini karena adanya covid.

Pasalnya, kata Faisal, sebelum kemunculan covid di Indonesia, utang negara di era Jokowi memang sudah banyak.

“Tolong pemerintah berhenti mewartakan kepada rakyat bahwa utang kita banyak karena Covid-19. Sebelum covid pun sudah banyak, tolong lah fair,” ujar Faisal Basri, dikutip dari Pikiran-rakyat, Sabtu 12 Februari 2022.

Faisal juga mematahkan klaim selama ini tentang utang negara dipakai untuk belanja modal pemerintah.

“Siapa bilang belanja modal pemerintah yang menyebabkan utang semakin besar, sangat tidak betul,” tuturnya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa selama ini uang yang diperoleh pemerintah dari hasil mengutang banyak digunakan hanya untuk membayar hutang bunga.

“Kemana belanja negara (dari utang) yang paling banyak? Bayar bunga! Di era Pak Jokowi, pertumbuhan pembayaran bunga pinjaman itu naik 180 persen. Tertinggi!,” tegasnya.

Menurut Faisal Basri, belanja modal itu untuk pembayaran infrastruktur. Hal itu pun menurutnya bersumber dari utang BUMN.

“Jadi kalau utang BUMN ditambah utang pemerintah, tahun depan jumlahnya sudah mendekati Rp.10.000 triliun,” ungkapnya.

Mengutip Hops.id, sebelumnya Menteri Keuangan menginformasikan utang Indonesia sepanjang 2020 sampai dengan akhir 2021 relatif terkendali dengan kenaikan 10,8 persen.

Sri Mulyani juga memberikan data kenaikan utang negara lain, misalnya Thailand yang alami kenaikan utang 17 persen, Filipina 22 persen, Afrika Selatan 12 persen, Malaysia 13,6 persen dan China 13,6 persen.

“Ini adalah salah satu cara untuk melihat apakah policy design yang kita lakukan relatif bekerja cukup baik dan efektif untuk menangani Covid-19 dan dampaknya ke perekonomian,” ujarnya. [terkini]

Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: