DEMOKRASI.CO.ID - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Mohamad Guntur Romli menanggapi soal Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menyebut terduga teroris memasuki partai, organisasi umat, dan lembaga negara.
Guntur Romli menyinggung apakah yang dimaksud pihak BNPT adalah Partai Ummat dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Maksudnya Partai Ummat dan MUI kah?” kata Guntur Romli melalui akun Twitter resminya pada Jumat, 18 Februari 2022.
Dalam cuitannya, Guntur Romli melampirkan berita berjudul “BNPT Umumkan Teroris Kini Ubah Strategi: Gabung Partai dan Ormas Islam”.
Dilansir dari berita CNN Indonesia tersebut, Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris mengatakan keberadaan terduga teroris di sejumlah organisasi umat, partai, hingga lembaga negara.
Irfan Idris menilai bahwa keberadaan terduga teroris ini merupakan buntut perubahan strategi organisasi teror.
Ia mengklaim pola baru teroris menggunakan sistem demokrasi untuk masuk menguasai lembaga secara formal.
“Jangankan lembaga negara, jangankan partai. Organisasi ummat yang sangat kita harapkan melahirkan fatwa-fatwa atas kegelisahan umat terhadap persoalan kebangsaan itu juga dimasuki,” katanya dalam Sharing Session BNPT di Jakarta Selatan, Jumat.
Irfan menilai bahwa perubahan ini terjadi setelah pemimpin ISIS, Abu Bakar Al Baghdadi menyerukan kepada simpatisan, pendukung, militan, dan kelompok inti agar tidak semuanya berangkat ke Suriah.
Abu Bakar Al Baghdasi, menurutnya, mempersilakan pengikutnya untuk melakukan aksi di negara sendiri.
Irfan menyebut bahwa mulanya, mereka berencana menjadikan wilayah Poso, Sulawesi Tengah atau Filipina.
Akan tetapi, tokoh pendukung ISIS, Santoso dieksekusi oleh aparat.
“Silakan beraksi di negeri sendiri dan direncanakan untuk dipusatkan di Poso,” ujarnya.
Irfan pun menegaskan BNPT tidak bermaksud menuding sejumlah lembaga yang anggotanya ditangkap Densus 88/Antiteror sebagai organisasi teroris.
Menurutnya, teroris menyusup dan tidak langsung melancarkan aksi teror, melainkan berupaya menguasai lembaga tersebut. Ia menyebut bahwa hal ini juga terjadi di perguruan tinggi.
“Tidak langsung melakukan aksi di pendidikan tinggi tapi melakukan proses-proses awal, misalnya pembaiatan, pengajian, dengan sangat disayangkan,” katanya.
Sebagaimana diketahui, dalam beberapa bulan terkahir, Densus 88 Antiteror Polri menangkap sejumlah terduga teroris.
Sebagian dari mereka merupakan anggota partai seperti Partai Dakwah dan Partai Ummat. Selain itu, mereka juga tercatat sebagai anggota MUI. [terkini]
