DEMOKRASI.CO.ID - Usulan perpanjangan masa jabatan presiden kembali mengemuka. Beberapa tokoh politik pun menawarkan aspirasinya dengan berbagai pandangan.
Salah satu yang menjadi pertimbangan yaitu pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19. Pesta demokrasi dikhawatirkan mengganggu stabilitas ekonomi yang baru menemukan kembali gairahnya.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berada di kubu oposisi menolak aspirasi tersebut apapun alasannya.
Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menyebut perpanjangan masa jabatan presiden merupakan suatu kemunduran demokrasi. Dan akan menjadi warisan buruk pemerintahan Jokowi saat ini.
“Jika Presiden dan koalisi pemerintah ngotot untuk menunda pemilu dan memperpanjang jabatan presiden. Ini tentu akan jadi warisan yang buruk bagi demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia akan putar haluan menuju otoritarianisme,” ujar Kholid, Jumat 25 Februari 2022.
Ia pun menegaskan bahwa kekuasaan perlu dibatasi. Dan regenerasi adalah keniscayaan di negeri demokrasi.
Kita sudah belajar banyak dari masa orde baru yang tidak membatasi waktu kekuasaan. Dimana perjuangan untuk melawan itu sangat berat melalui reformasi.
Dan sekarang ingin dikembalikan lagi ke masa-masa tersebut sedikit demi sedikit.
“Suksesi dan regenerasi kepemimpinan bangsa adalah sebuah keniscayaan. Bangsa ini sudah belajar dari era Orde Lama dan Orde Baru,” ujar Kholid dilansir dari detik.com.
Kholid pun berharap Jokowi sebagai presiden betul-betul menjaga sikap negarawan dalam dirinya. Dimana sebelumnya dengan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau pun dapat dipilih tiga periode.
“Saya berharap Presiden Joko Widodo memiliki sikap negarawan yang berpikir untuk generasi masa mendatang, bukan sekedar untuk mempertahankan kekuasaan,” ucap Kholid.
Seperti diberitakan sebelumnya, aspirasi perpanjangan masa jabatan presiden kembali mengemuka usai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan pemilu 2024 ditunda 1 hingga 2 tahun untuk pemulihan ekonomi. [terkini]
