DEMOKRASI.CO.ID - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung proses lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang tidak transparan dan lahir dari ruang yang gelap.
Menurut AHY, untuk mewujudkan kebangkitan Indonesia maka transparansi adalah hal yang penting untuk tidak hanya diucapkan, tapi juga direalisasikan. Partai Demokrat, kata AHY, menjadi pihak yang sangat mendorong terwujudnya transparansi dalam menjalankan pemerintahan.
“Yang saya ingin soroti, adalah bagaimana kita membangun transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik. Kita tahu, beberapa saat terakhir ini cukup banyak yang kontroversial karena seolah-olah di dalam ruang gelap,” ujar AHY dalam acara ‘Dialog Kebangsaan Indonesia Bangkit’ yang disiarkan oleh tvOneNews pada Senin 15 Februari 2022.
“Misalnya dalam Rancangan Undang-Undang Ciptaker, kita sama sekali tidak mempermasalahkan tujuan besarnya, baik membuka lapangan pekerjaan, menciptakan investasi, semuanya bagus semua pemimpin pasti ingin itu,” tegas AHY.
Namun, di balik tujuan besar itu, kata AHY, masalahnya adalah dalam proses penetapan kebijakan RUU Ciptaker terkesan aneh, terburu-buru, dan mengabaikan partisipasi publik.
Atas alasan itu, Partai Demokrat tegas menolak dibuktikan dengan anggota Fraksi Demokrat yang melakukan Walk Out di tengah pembahasan RUU Ciptaker.
“Itulah mengapa fraksi Partai Demokrat di DPR saya minta untuk Walk Out. Untuk walk out dari proses yang kita anggap cacat substansi dan cacat prosedur. Tiba-tiba diketok palu produknya mana dokumennya mana gak jelas,” tutur AHY.
Harusnya, dalam menetapkan kebijakan itu, perlu untuk melibatkan pertimbangan dari Serikat Buruh sebab menjadi pihak yang paling terdampak bila terdapat kebijakan yang tidak memihak.
“Padahal, serikat buruh juga menuntut keadilannya. Karena produk omnibus law yang kemudian dianggap berat sebelah, menjadi dianggap sangat kapitalistik atau neo liberalistik. Sedangkan aspirasi dari buruh kita ini ingin kesejahteraannya diperhatikan,” ujar AHY. [terkini]
