DEMOKRASI.CO.ID - Wakil Presisen, Ma’ruf Amin menanggapi Mabes Polri yang berencana memetakan masjid-masjid di Indonesia demi mencegah paham radikal dan ekstrem.
Ma’ruf Amin menyebut bahwa rumah ibadah sebenarnya sudah ada aturannya, yakni Peraturan Bersama Menteri (PBM) yang dibuat oleh Menteri Agama dan Mendagri.
“Sebenarnya PBM itu merupakan kesepakatan majelis agama bagaimana menangani (radikalisme),” kata Ma’ruf Amin di sela-sela kunjungannya di Makassar pada Senin, 31 Januari 2022, dilansir dari Detik News.
Ma’ruf Amin mengatakan PBM itu memuat soal pengawasan rumah ibadah di Indonesia.
Karena itu, menurutnya, sepanjang aturan ini dijalankan, konflik antar-rumah ibadah dan kekhawatiran soal munculnya radikalisme dapat dihindari.
“Karena sudah detail, jadi solusinya sudah dibuat, tapi kadang-kadang orang tidak patuh, nah kalau tidak patuh ditegakkan hukumnya law and enforcement-nya,” tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Brigjen Umar Effendi mengungkap pihaknya bakal memetakan masjid guna mencegah penyebaran paham radikal.
Polri berencana melibatkan Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET) Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk kegiatan tersebut.
“Kemarin kita juga sepakat dalam diskusi, mapping masjid, Pak, mohon maaf di masjid ini juga sekarang warnanya juga macam-macam ada yang hijau, ada yang keras, ada yang semikeras, dan sebagainya. Nah ini juga menjadi perhatian khusus kita semua,” kata Umar dalam kegiatan Halaqah Kebangsaan MUI seperti dikutip, Kamis, 27 Januari 2022.
Namun, rencana Polri ini mengundang kritik dari berbagai pihak, aalah satunya dari Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla.
Ia tak sepakat dengan rencana Polri memetakan masjid dalam upaya mencegah paham radikalisme dan terorisme.
Pasalnya, menurut mantan Wakil Presiden ini, tak ada paham radikalisme yang pernah mengacau negara lewat masjid.
“Tidak ada yang pernah mengacau negara itu lewat masjid. Tak pernah ada dibaiat di masjid, macam-macam,” tegasnya pada Jumat, 28 Januari 2022.
Jusuf Kalla mengatakan aksi radikalisme justru berasal dari rumah kontrakan, seperti aksi-aksi pembuatan bom, membentuk kelompok-kelompok dan jaringan, bahkan membuat aksi radikalisme.
“Kalau masalahnya begitu, periksa semua rumah-rumah kontrakan,” tegasnya. [terkini]
