DEMOKRASI.CO.ID - Pemindahan IKN alias Ibu Kota Negara baru dari Jakarta ke Kalimantan belakangan ini banyak diperbincangkan publik.
Terkait hal tersebut, turut muncul sejumlah na yang digadang-gadang akan menjadi kepala otorita IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Sebut saja di antaranya Komisaris Utama PT Pertamina, yakni Basuki Thahaja Purnama (Ahok); mantan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas; mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Menanggapi hal itu, Komunikolog Politik Nasional, Tamil Selvan, lantas buka suara dan menyampaikan pendapatnya.
Ia menyesalkan nama-nama calon yang muncul justru berasal dari Pulau Jawa dan tidak adanya nama dari tokoh setempat yang masuk dalam bursa tersebut.
Kang Tamil, sapaan akrab Tamil Selvan ini menilai Presiden Joko Widodo alias Jokowi sepertinya sudah mempersiapkan sosok tertentu dengan memberikan kriteria bahwa calon Kepala Otorita IKN Nusatara yang diinginkan adalah yang pernah menjabat kepala daerah dan memiliki latar belakang arsitek.
“Saya kira ini hanya drama politik ya, kriteria itu jelas sudah merujuk kepada sosok Ahok,” ungkapnya, dikutip terkini.id dari RMOL pada Senin, 31 Januari 2022.
“Poin saya hanya satu, jika yang terpilih masih tokoh dari Pulau Jawa, artinya semangat membangun IKN di luar Jawa itu gagal.”
Kang Tamil mengatakan bahwa salah satu semangat membangun ibu kota di luar Pulau Jawa yang juga diilhaminya adalah untuk pemerataan status sosial.
Namun, menurutnya, hal itu tidak akan terwujud jika Kepala Otorita IKN bukan dijabat putera Kalimantan.
“Saya sangat setuju dengan semangatnya agar Jawasentris tidak lagi menjadi dogma,” ungkapnya.
“Namun, jika di tanah Kalimantan bukan dipimpin oleh anak Kalimantan, maka semangat fundamental itu akan tercederai. Jangan seolah putra Kalimantan tidak ada yang punya kemampuan.”
Lebih lanjut Kang Tamil mengatakan, sudah menjadi rahasia umum ada kedekatan khusus antara Presiden Jokowi dan Ahok, yang membuat Ahok mendapat jabatan politik walau mendapat penolakan dari sejumlah pihak.
Menurutnya, jika Ahok dipaksakan menjabat sebagai Kepala Otorita IKN, maka Presiden Jokowi akan menuai reaksi politik yang kencang di akhir masa jabatannya.
“Janganlah jabatan Kepala IKN ini menjadi alat barter politik Jokowi kepada Ahok. Maka saya mendorong agar anak Kalimantan yang memimpin IKN. Ini untuk meminimalisasi konflik sosial politik, dan jangan justru jadi penonton di rumah sendiri.” [terkini]
