DEMOKRASI.CO.ID - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan kritik mengenai Formula E lantaran terkesan dipaksakan.
Hal tersebut diungkapkan oleh politisi PSI Rian Ernest dalam diskusi Total Politik, Minggu (23/1/2022).
Rian Ernest mengatakan, pihaknya tak pernah anti terhadap orang maupun program.
"Kami tidak pernah anti, jadi kami tidak pernah anti terhadap orang, anti terhadap program. Yang kami anti adalah mencanangkan sebuah program yang sebenarnya direncanakan bangunan jangka menengah tidak ada, dipaksakan ada," kata Rian Ernest, dikutip dari makassar.terkini.id--jaringan Suara.com.
Rian menyebut, Formula E saat ini menggunakan anggaran yang berasal dari APBD dan nominalnya fantastis.
Menurut Rian, anggaran tersebut dihambur-hamburkan untuk program yang tidak menjadi prioritas.
"Menggunakan anggaran dari DKI Jakarta hampir setengah triliun sebenernya. Meskipun ke belakang, panitia Formula E bilang, ‘Oh nggak ada kok anggaran DKI yang keluar’, faktanya ada Rp 560 miliar yang sudah keluar itu bagian dari anggaran DKI Jakarta," beber Rian.
Lebih lanjut, Rian menyinggung soal permasalahan banjir dan macet.
"Bagaimana program seperti ii dilaksanakan padahal ada dua hal penting yang ditunggu-tunggu warga DKI Jakarta dari setiap gubernurnya, menyelesaikan dua masalah utama, macet dan banjir," imbuhnya.
Rian mengatakan, tak ada salahnya menggelar Formula E. Namun, menurutnya alangkah lebih baik apabila Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta menyelesaikan program prioritasnya.
"Kalau Gubernur Anies fokus ingin mengadakan Formula E dengan anggaran yang mungkin sedang sehat, dan sudah menyelesaikan masalah macet dan banjir, oh bagus. Artinya prioritas utama sudah diselesaikan, baru bergeserlah ke prioritas lain seperti Formula E," jelasnya.
Menurut Rian, penanganan macet di Jakarta belum ada perkembangan di era Anies.
Selain itu, soal penanganan banjir dan normalisasi belum terealisasi.
"Tetapi macet ada perkembangan tidak? tidak ada, banjir tidak ada, program normalisasi yang sudah disepakati antara pemerintah pusat dan DKI tentang normalisasi tidak dilaksanakan, pembebasan lahan tidak dilaksanakan," tandasnya. [suara]
