DEMOKRASI.CO.ID - Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu merespons PDIP yang mencetuskan nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) cocok untuk pimpin Ibu Kota Negara (Nusantara).
Ia berkata, sikap PDIP tersebut semakin menegaskan arah dan tujuan pindahnya Ibu Kota tersebut.
"Makin jelas arah dan tujuan pemindahan Ibu Kota," kata Said Didu melalui akun Twitter pribadinya pada Jumat, 28 Januari 2022.
Bersama pernyataannya, ia membagikan berita berjudul "Sekjen PDIP: Ahok Penuhi Syarat Jadi Kepala Otorita IKN".
Melansir Suara.com, Hasyo Kristiyanto, yang menjabat sebagai Sekertaris Jenderal PDIP, bilang kalau Ahok telah penuhi kriteria untuk menjadi kepala Otorita IKN.
"Siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi, hanya saja PDIP punya nama nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama," kata Hasto, Kamis (27/1/2022).
Bagi Hasto, Ahok telag memiliki pengalaman kepemimpinan yang baik kala menjabat Wakil Gubernur dan Gubernur di Jakarta.
Lebih lanjut, Hasto menyebut bahwa pengajuan Ahok sebagai calon kepala Otorita IKN di Kalimantan ini disampaikan dalam dialog antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
"Itu kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden, hanya saja ketika partai diminta kami punya nama-nama yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bapak Presiden," ungkapnya.
Hasto mengatakan bahwa untuk mengelola IKN di Kalimantan, diperlukan pemimpin yang berani, visioner, dan memahami kultur kebudayaan bangsa.
Selain itu, ia menilai Kepala Otoritas perlu memiliki tata kelola dan tata kota yang baik serta memiliki orientasi terhadap gambaran tentang posisi Indonesia di kepemimpinan antar-bangsa.
Tak hanya itu, menurutnya, kepala otorita IKN juga perlu memiliki perencanaan yang memadukan antara gambaran "smart city" sebagai identitas yang mau dibangun di ibu kota negara, tetapi juga melekat dengan aspek kultural untuk mencerminkan bagaimana kebudayaan dari bangsa Indonesia.
"Juga dari pandangan geopolitik di mana sejak zaman Bung Karno, Kalimantan itu ditempatkan sebagai koridor yang strategis di dalam membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia," katanya.
Hasto mengaku bahwa ia mendengar ada banyak nama yang telah disaring dan dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi.
"PDIP meyakini siapa pun yang ditetapkan itu memenuhi kualifikasi yang diharapkan PDIP," katanya. [wartaekonomi]
