DEMOKRASI.CO.ID - Pengamat politik, Rocky Gerung mengungkapkan prediksinya ketika proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru belum kelar namun jabatan Jokowi sebagai Presiden sudah habis.
Dia menilai Jokowi sendiri sebenarnya punya kesepakatan terhadap proyek pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur tersebut.
Sebagai kepala negara sekaligus pelopor proyek, Jokowi tentunya ingin bisa menikmati ibu kota yang baru sebelum pensiun.
"Kalau ternyata dua tahun ke depan belum bisa mulai (pemerintahan) di ibu kota dan ada deals sebenarnya di belakang layar bahwa Pak Jokowi harus menikmati ibu kota itu sebagai presiden tentunya. Kan enggak mungkin secara perwatakan orang buatkan rumah, orang bikin rumah untuk diserahkan ke orang lain kan. Jadi Pak Jokowi pasti punya intensi untuk menduduki sebagai orang pertama di Istana baru itu," kata Rocky Gerung dalam saluran YouTube miliknya, dikutip Hops.ID pada Minggu, 23 Januari 2022.
Oleh sebabnya apabila IKN baru tidak juga rampung pada 2024 mendatang maka Jokowi bakal memperpanjang masa jabatannya.
Adapun opsinya, Jokowi jadi presiden hingga 2027 mendatang ataupun menambah jadi tiga periode.
"Nah kalau (IKN baru) enggak selesai 2024, akan ada deal supaya Pak Jokowi perpanjang deh, supaya dia yang menikmati. Jadi tiga periode itu memang masih terbuka," ujar Rocky Gerung.
Apabila dilihat dari kacamata konstitusional dan secara demokratis, memaksakan untuk menambah masa jabatan merupakan hal yang sangat buruk.
Namun hal tersebut bakal ditempuh apabila seseorang memiliki ambisi politik yang cukup besar.
"Meskipun secara konstitusional itu buruk, secara demokratis itu juga memuakan, tetapi ambisi politik itu tidak bisa ditahan karena para pengikut Jokowi juga merasa dia bakal mendapatkan keuntungan di situ," jelas Rocky.
Di sisi lain apabila proyek IKN baru belum rampung di masa jabatan Jokowi yang sudah habis, maka ada kemungkinan berbagai infrastruktur di IKN baru bakal mangkrak.
"Kan oligarki juga berharap terus saja Pak Jokowi memimpin supaya bisa dimanfaatkan sisa kekuasaan dia. Bayangkan kalau Jokowi berhenti di 2024 dan dalam kondisi istana belum selesai, maka bersamaan dengan itu infrastrukturnya mangkrak," tutur Rocky Gerung.
"Jadi ini pertaruhan sebetulnya, kita tetap menduga ini ada sesuatu yang non-konstitusional dan sedang ditransaksikan untuk memastikan Jokowi bisa memimpin ibu kota itu dan istana yang baru kendati pemilihan umum ada di depan mata," imbuhnya. [hops]
