DEMOKRASI.CO.ID - Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menanggapi pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Boy Rafli Amar, soal dunia maya menjadi penyebaran paham radikalisme.
Menurut Anwar Abbas, aparat penegak hukum harusnya evaluasi dan melakukan tindakan nyata terkait klaim maraknya paham radikalisme dan terorisme. Sebab, hal ini patut diduga muncul karena kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat hukum.
Anwar Abbas memberi catatan kepada pemerintah tidak konsisten melaksanakan serta menegakkan nilai-nilai Pancasila. Ada oknum-oknum pejabat negara dan pemerintah yang kerap menuding serta membidik tokoh-tokoh dari agama tertentu sebagai radikal. Namun, tudingan tersebut tidak dilakukan kepada agama lain.
"Padahal, mereka itu juga merupakan pentolan utama dalam mendorong tindakan radikalisme dan terorisme, bahkan sparatisme. Namun, mereka berbuat onar tersebut seperti tidak dijamah dan terjamah," kata Anwar Abbas dalam keterangannya, Jumat (28/1).
Kemudian dalam bidang hukum, lanjut Anwar, penegakan hukum tampaknya tajam kepada kelompok kecil dan tumpul terhadap kelompok tertentu. Dalam bidang politik, Anwar melihat wakil-wakil di DPR tidak menempatkan diri sebagaimana mestinya menjadi seorang wakil rakyat.
"Pada kenyataannya mereka dipilih rakyat, tapi saat terpilih tidak lagi bekerja bersama rakyat, tapi untuk kepentingan partainya yang sudah terkooptasi dan dikendalikan oleh para pemilik kapital," lanjutnya.
Di bidang ekonomi, para pemimpin Indonesia lebih memperhatikan kepentingan pemilik kapital daripada kepentingan rakyat. Padahal, konstitusi di Pasal 33 UUD 1945 telah mengamanatkan kepada negara untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
"Fakir miskin dan anak terlantar nyaris tidak terurus dengan baik, masih jauh panggang dari api," kata Anwar Abbas. [wartaekonomi]
