DEMOKRASI.CO.ID - Wacana penundaan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dari para pengusaha disinyalir sarat kepentingan politik pribadi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.
Analisis tersebut datang dari Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, yang menduga kepentingan politik Bahlil erat kaitannya dengan perombakan Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo.
Pasalnya, wacana penundaan Pilpres 2024 tersebut justru memperlihatkan wawasan politik dan perundang-undangan sama sekali nihil.
"Anak SD saja tahu presiden hanya dua periode, tapi Bahlil ini buta akan UUD 1945," kata Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (12/1).
Jerry menyatakan, di pasal 7 Undang Undang Dasar (UUD) 1945 sudah menjelaskan terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden yang hanya boleh menjabat selama dua periode.
"Emangnya ini negaranya dia asal saja ngomong," imbuhnya.
Maka dari itu, Jerry menyimpulkan Bahlil sengaja menggaungkan wacana penundaan Pilpres lantaran ingin menjaga jabatannya agar tidak diambil orang lain.
"Dia bela Jokowi agar tak direshuffle," demikian Jerry. [rm]
