DEMOKRASI.CO.ID - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi salah satu nama yang digadang-gadang akan maju pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Di sisi lain, Ridwan Kamil pun mengakui bahwa dirinya memiliki keinginan maju di Pilpres 2024, terlepas nantinya sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres).
Mantan anggota Komisi III DPR, Akbar Faizal, bertanya kepada Ridwan Kamil soal apa yang akan dilakukannya terkait isu korupsi jika dirinya maju di Pilpres 2024 nanti.
Ridwan Kamil kemudian memaparkan, ada 2 cara dalam menanggulangi korupsi. Pertama, secara moral. Kedua, secara sistem.
"Kalau by moral itu artinya kita beri nasihat terus, tapi hati manusia selalu ada 2 sisi," kata Ridwan Kamil.
Terkait penanggulangan secara sistem, Ridwan Kamil percaya pemanfaatan teknologi bisa mencegah korupsi. Dia mencontohkan apa yang dilakukannya di Jawa Barat sejak menjabat sebagai Gubernur.
"Satu-satunya unit negara yang pengangkatan jabatannya gak pakai (proses) lelang, itu hanya di Jawa Barat. Kita sudah pakai artificial intelligence (AI)," sebutnya.
Konkretnya, saat hendak memilih siapa pegawai yang pantas diberi jabatan tertentu, dia akan melihat data penilaian pegawai yang disajikan komputer.
"Misalnya saya akan mengangkat kepala dinas, ternyata berdasarkan hasil evaluasi komputer yang memenuhi syarat hanya 2 orang, maka saya tutup mata (terhadap pilihan lain) dan hanya memilih 2 orang itu," kata Ridwan Kamil dalam talk show yang tayang di kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored pada 27 Januari 2022.
"Sehingga di dapur saya tidak ada lagi yang namanya jual-beli jabatan," sebut Ridwan Kamil.
Akan tetapi, Ridwan Kamil berpendapat, bagaimanapun harus tetap ada lembaga yang bertugas melakukan penindakan.
"Jadi sebenarnya, kalau boleh mengungkapkan cita-cita, KPK itu harusnya ada di daerah-daerah. Jangan satu saja di pusat. Itu juga kalau mau serius memberantas (korupsi) sampai ke `ujung ranting` di daerah-daerah," sebutnya. [law-justice]
