DEMOKRASI.CO.ID - Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa buka suara soal ramainya sorotan penunjukan Mayjen TNI Untung Budiharto sebagai Pangdam Jaya.
Sebagai informasi, ramainya sorotan penunjukan Mayjen TNI Untung Budiharto sebagai Pangdam Jaya ialah karena latar belakang Untung sebagai eks tim Mawar.
"Ya Pangdam Jaya sebetulnya kalau dari segi hukum kan sudah menjalani apa yang kemudian waktu itu diputuskan oleh pengadilan," ujar Andika saat ditemui di Mako Rindam Jaya III Siliwangi, Jalan Menado, Kota Bandung, Rabu (12/1/2022).
Menurut Andika, kasus yang terjadi tempo dulu sudah mendapatkan keputusan pengadilan yang tetap. Bahkan saat itu, kata Andika, pengadilan masih bernama Mahkamah Militer Agung.
"Sudah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap dan sudah dijalani," kata dia.
Oleh karena itu, kata Andika, secara hukum sudah tidak ada lagi persoalan terkait Mayjen TNI Untung Budiharto. "Jadi memang secara hukum tidak ada lagi yang kemudian harus dilakukan oleh mereka yang pada saat itu mendapatkan hukuman ya," ujarnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengganti perwira tinggi TNI AD yang mengisi jabatan Pangdam Jaya dari Mayjen Mulyo Aji ke Mayjen Untung Budiharto. Mayjen Mulyo Aji mendapat promosi menduduki job bintang tiga sebagai Seskemenko Polhukam.
"Betul," ujar Andika.
Mutasi Pangdam Jaya ini tertuang dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/5/I/2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Surat keputusan tersebut diteken Kepala Setum TNI Brigjen Edy Rochmatullah pada Selasa (4/1).
Namun penunjukan itu menuai sorotan. Salah satunya dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). KontraS kecewa terduga pelaku pelanggaran HAM berat kembali menambah daftar panjang eks anggota Tim Mawar yang diberi posisi strategis.
"Saya ingin mengucapkan sebuah kekecewaan yang berat di mana pemerintah kembali gagal menuntaskan komitmennya dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu," kata Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti saat jumpa pers virtual, Jumat (7/1).
"Salah satu kekecewaannya dengan diangkatnya beberapa terduga pelaku pelanggaran HAM berat ke dalam posisi-posisi strategis, di antaranya seperti Prabowo, Wiranto, Hendropriyono, dan sebagainya. Dan di tahun 2021 ditambah anggota eks Tim Mawar yang menjadi jajaran dari Kementerian Pertahanan. Nah, sekarang ada lagi anggota eks Tim Mawar yang menjadi, menduduki jabatan Pangdam Jaya, yang juga posisi strategis," lanjutnya. [law-justice]
