DEMOKRASI.CO.ID - Dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI pada 19 Januari 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut akan menggunakan sebagian anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari COVID-19 untuk mendanai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Ekonom senior Faisal Basri menilai, penggunaan dana PEN untuk proyek ibu kota baru merupakan kejahatan luar biasa. Pasalnya, pandemi COVID-19 masih berlangsung dan ekonomi masih harus dipulihkan dari dampak tersebut.
"Ingat sekarang ini kita masih kondisinya darurat, ada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah diundangkan jadi UU Nomor 2 Tahun 2020, karena ada keadaan darurat maka diberikan keleluasaan penuh untuk pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran dari mana pun demi untuk COVID," ujar Faisal Basri dalam diskusi ICW,Jumat (21/1).
"Nah sekarang sudah demi untuk COVID mau disisihkan untuk ibu kota baru, waduh ini kejahatan luar biasa. Sudah dikasih keleluasaan tapi disalahgunakan. Tidak ada alasan sama sekali untuk mengalihkan anggaran dari COVID ke ibu kota baru," tegasnya.
Malahan menurutnya, seharusnya pemerintah banyak mengalihkan anggaran untuk pemulihan pasca pandemi COVID-19. Bukan malah memangkasnya.
"Justru yang harusnya ada anggaran yang sudah dialokasikan untuk ibu kota baru nanti dulu, semua kita konsentrasi untuk COVID-19. Sekarang kasus sudah bertambah sehari 2 ribu. Jadi kita harus siap-siap menghadapi gelombang ketiga. Rakyat makin banyak yang sengsara," tuturnya.
Ancaman gelombang ketiga dengan adanya Omicron, harusnya menjadi antisipasi pemerintah. Harus ada anggaran yang disisihkan untuk penanganannya.
"Harus ditabung yang ada untuk antisipasi demi menyelamatkan rakyat. Nah dari perspektif ekonomi, pemulihan ekonomi kita paling lambat, negara lain 2021 itu sudah pulih, dalam artian pertumbuhan ekonomi sudah melampaui sebelum COVID-19. Indonesia masih jauh," kata dia.
Dia juga menilai pemilihan lokasi ibu kota baru gamang. Sebab wilayahnya dinilai tak sesuai dengan tujuan pemerataan.
"Di Indonesia dibangun di kawasan yang dikuasai para oligarch, dan ingat loh Kalimantan Timur bukanlah provinsi di Kalimantan yang paling miskin, justru dia yang paling kaya. Kalau tujuannya pemerataan harusnya di Kalimantan Tengah, lebih bersih. Di Kaltim memang ada namanya nanti smart city, green city, tapi di sekelilingnya kotor semua. Dikelilingi oleh properti atau bisnisnya oligarki," tutupnya. [kumparan]
