DEMOKRASI.CO.ID - Selalu berseberangan dengan kebijakan rezim Joko Widodo, dianggap sebagai salah satu faktor Partai Demokrat (PD) diacak-acak.
Hal itu disampaikan oleh pengurus DPP PD, Taufiqurrahman saat menyampaikan orasi di mimbar bebas di Kantor DPP PD, Jakarta Pusat, Minggu sore (7/3).
Menurut Taufiq, lonceng kematian demokrasi di Indonesia telah dimulai dari adanya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dianggap ilegal yang terjadi di Deliserdang, Sumatera Utara.
"Ini kejadian yang sangat luar biasa. Dan sebenarnya, ini sudah kita duga sebenarnya," kata Taufiq.
"Kenapa kita duga dari awal? Hari ini, senyatanya Partai Demokrat adalah partai yang berada di luar pemerintahan, kami tidak mempunyai wakil yang duduk di pemerintahan, tapi kami punya kursi di parlemen," terangnya.
Taufiq pun membeberkan sejumlah sikap Demokrat yang selalu berseberangan dengan kebijakan pemerintahan Jokowi.
"Saya tidak perlu sebutkan satu persatu, ketika misalnya Partai Demokrat menolak RUU HIP. Kemudian, ketika Partai Demokrat menolak UU Omnibus Law. Itu jelas sikap yang sangat bertentangan dengan pemerintahan," jelasnya.
Dengan demikian menurut Taufiq, rezim Jokowi saat ini sangat berkepentingan untuk merusak Demokrat. Hal itu dianggap karena rezim merasa sangat terganggu dengan sikap politik Demokrat.
"Dan hari ini, jelas-jelas kekuasaan telah campur tangan di dalam urusan internal Demokrat. Kita sama-sama sadar dan paham di dalam partai politik, ada selalu masalah internal. Tapi kali ini bukan cuma sekadar masalah internal, tapi ada faktor eksternal, ada faktor kekuasaan yang jelas-jelas ikut campur," bebernya.
Dia bahkan menduga adanya kekuatan lain yang besar di belakang Moeldoko yang dipilih KLB ilegal sebagai ketua umum.
"Saya belum bisa menjelaskan secara pasti siapa kekuatan besar itu, tapi saya yakin hari ini nalar masyarakat sudah bisa menebak dan mengira siapa sesungguhnya yang berada di balik Moeldoko," pungkasnya. (*)
