DEMOKRASI.CO.ID - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko telah menerima penobatan sebagai ketua umum oleh sekelompok orang yang menggelar Kongres Luar Biasa mengatasnamakan Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut).
Kini publik bertanya-tanya, apakah Presiden Joko Widodo melalui Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly akan mengesahkan kepengurusan Moeldoko tersebut.
Aktivis Kolaborasi Warga Jakarta, Andi Sinulingga khawatir jika Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Partai Demokrat versi Deliserdang diteken pemerintah. Menurutnya, akan ada situasi mengerikan terjadi di negeri ini jika Jokowi keukeuh mengesahkan Moeldoko cs.
“Mengerikan sekali negeri ini jika itu terjadi,” tegasnya kepada redaksi, Minggu (7/3).
Situasi mengerikan yang dia maksud adalah efek domino dari pengesahan KLB abal-abal versi Moeldoko.
Nantinya semua orang, baik itu kader maupun kelompok eksternal bisa secara bebas membuat munas, kongres, dan muktamar luar biasa sebagaimana yang dilakukan Moeldoko.
Celakanya, setelah melakukan upaya ilegal tersebut, mereka akan beramai-ramai menuntut SK dari pemerintah.
“Setelahnya, semua menuntut juga di-SK-kan pemerintah. Ini kan mengerikan sekali,” tutupnya.(RMOL)
