DEMOKRASI.CO.ID - Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono adalah masalah internal disikapi oleh DPP Partai Demokrat.
Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengaku heran dengan pernyataan mantan Ketua MK itu menyikapi kongres luar biasa (KLB) ilegal.
Menurut Syahrial, Mahfud MD seharusnya berkata jujur dan terbuka tentang fakta yang sebenarnya terjadi.
Pasalnya, sepanjang sejarah partai politik di Indonesia, baru kali ini ada perampasan partai politik dengan menempatkan pejabat eksternal dalam hal ini Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan ditunjuk sebagai Ketua Umum melalui kegiatan sepihak yang diklaim KLB.
"Jangan bohong! Sepanjang sejarah parpol di Indonesia, baru kali ini ada perampasan Ketum partai dengan menempatkan pejabat eksternal dari penguasa," kata Syahrial kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (6/3).
"Biasanya, tokoh boneka internal. Jejak digital dan sejarah itu nyata," imbuhnya menegaskan.
Atas dasar itu, Syahrial justru menduga jika Pemerintah melalui Menko Polhukam cenderung membiarkan gerakan inkonstitusional dengan embel-embel KLB.
Kata Syahrial, bisa dikatakan Mahfud seolah senang melihat kondisi Partai Demokrat yang ini tengah diacak-acak.
"Jangan-jangan Anda (Mahfud MD) senang Partai Demokrat dibuat seperti ini?" pungkasnya.
Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya buka mulut ihwal kegiatan sepihak yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Menurut Mahfud, sesuai UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pemerintah tidak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang itu.
"Sama dengan yang menjadi sikap pemerintahan Bu Mega pada saat Matori Abdul Jalil (2002) mengambil PKB dari Gus Dur yang kemudian Matori kalah di pengadilan (2003)," kata mantan Ketua MK itu melalui Twitter pribadinya @mohmahfudmd, Sabtu (6/3).(RMOL)
