DEMOKRASI.CO.ID - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin, menilai penunjukan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sangat kental muatan politisnya.
Ujang menjelaskan, penunjukan Said Aqil kental dengan politik balas budinya dari pemerintah. Apalagi, Said Aqil sendiri kerap melakukan kritik pedas, terakhir memberikan kritik pemerintah soal investasi minuman keras yang tertuang dalam Perpres.
"Karena kita tahu juga pak kiai Said tidak jadi waktu itu menjadi Menko kan. Terus banyak mengkritik juga. Terakhir mengkritik juga soal investasi miras, ya artinya kan suka tidak suka mau tidak mau pemerintah memberikan mohon maaf dalam tanda petik jatah komisaris gitu kan," kata Ujang saat dihubungi Suara.com, Kamis (4/3/2021).
Ujang mengatakan, politik balas budi ini sudah menjadi budaya di perpolitikan tanah air. Ia menilai budaya tersebut akan selalu ada dari periode pemerintahan ke pemerintahan lainnya.
Kendati begitu, dengan diberikannya jatah kursi komisaris lantaran bermuatan politis, Ujang mengganggap hal tersebut tak menjadi sebuah masalah. Persoalannya profesionalitas Said dalam mengisi jabatan barunya tersebut.
"Dan memang persoalannya tadi ini kan terkait dengan profesionalisme dengan kemampuan dan lain sebagainya ini sebenarnya yang menjadi pertanyaan publik," tuturnya.
Selain itu, kata Ujang, publik juga akan mempertanyakan penunjukan Said Aqil tersebut apakah dilatarbelakangi karena sering mengkritik pemerintah atau tidak.
"Nah tadi saya tidak menyalahkan karena tidak ada aturan. Sebab persoalannya publik masyarakat bertanya apakah orang-orang kritis seperti beliau apalagi ketua ormas besar tadi dalam tanda petik diiming-imingi sesuatu? Soal disogok saya nggak tahu. Tapi diberikan jabatan," tandasnya.
Jadi Komut KAI
Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Hal ini dibenarkan oleh Komisaris Independen KAI Riza Primadi.
"Betul," kata Riza saat dikonfirmasi Suara.com lewat pesan singkat, Rabu (3/3/2021).
Said Aqil menggantikan mantan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Jamal untuk mengawasi kinerja Direksi KAI.
Selain jadi Komisaris Utama PT KAI, Said Aqil juga merangkap menjadi Komisaris Independen.
Riza mengatakan, terdapat lima jajaran komisaris baru yang ditunjuk oleh Erick Thohir. []
