DEMOKRASI.CO.ID - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) angkat bicara menanggapi kabar dihentikannya pengerjaan proyek jalan tol Padang - Pekanbaru. Penghentian proyek konon karena pembebasan lahan yang sangat lambat.
Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru Seksi I Siska Martha Sari membantah kabar tersebut. "Tidak ada pembatalan dalam pembangunan jalan tol Padang - Pekanbaru. Pembangunan ini adalah program nasional," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat, 5 Maret 2021.
Siska menjelaskan, pekerjaan proyek tetap berjalan hingga kini. Pembayaran uang ganti rugi dan pengadaan tanah jalan tol Padang - Pekanbaru untuk Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuak Alung - Padang (Sta 4 + 200 - 36 + 600), misalnya, sudah dilakukan di Kantor Bupati Padang Pariaman.
Adapun pengadaan tanah untuk pembebasan lahan tol Padang - Pekanbaru Seksi I berada di daerah Kasang, Lubuk Alung, Parit Malintang, Sicincin dan terakhir di Kapalo Hilalang di kawasan Kabupaten Padang Pariaman sudah berjalan.
Dengan begitu, Kementerian PUPR tetap melanjutkan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Padang - Pekanbaru. "Bahkan masyarakat sudah sepakat untuk penggantian lahan yang terkena pembangunan jalan tol, yang dulu sempat terkendala dalam hal penggantian lahan," kata Siska.
Direktur jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR, menurut Siska, juga telah memastikan tak ada penghentian pekerjaan jalan Tol Padang- Sicincin. Pekerjaan konstruksi akan tetap jalan mengikuti progress lahan yang sudah dibebaskan.
Sampai sekarang, total panjang ruas jalan yang dibebaskan dari 0 hingga 36 km secara luas sudah mencapai 20,4 persen. Adapun proses pengadaan tanah tahap per tahap kegiatannya sudah berjalan 56 - 57 persen.
Soal anggaran pembebasan lahan, kata Siska, masih mencukupi. Namun tidak tertutup kemungkinan akan bertambah apabila dibutuhkan. "Kita sudah menganggarkan sebanyak Rp 200 miliar untuk pembebasan lahan jalan tol ini, yang sudah direalisasikan sampai bulan ini sekitar Rp 90 miliar, jadi masih tersisa Rp 110 miliar lagi," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Sumbar Yuhendri Yakub menyebutkan semua tahapan yang sudah dilaksanakan berjalan dengan baik. "Baik progres sampai penggantian lahan sudah berjalan lancar," tuturnya.
Penggantian lahan terkesan lambat, menurut dia, karena pengurusan dokumen kepemilikan dari masyarakat terlambat diserahkan ke pihak BPN. Meski begitu, pihaknya tetap memberi dorongan agar percepatan pengurusan dokumen bisa segera terlaksana. "Sampai saat ini kita tetap melakukan penggantian lahan masyarakat yang terkena pembangunan jalan tol," tuturnya.
Sebelumnya Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengaku tidak mengetahui kebijakan PT Hutama Karya (Persero) yang menghentikan pembangunan fisik tol Padang-Pekanbaru seksi I karena lambatnya pembebasan lahan. "Siapa bilang dihentikan, saya sendiri gubernur tidak mengetahui kalau dihentikan. Tidak benar itu, hoaks itu," kata Mahyeldi kemarin di Padang.
Hal tersebut menanggapi pernyataan Project Director PT Hutama Karya Infrastruktur Ruas Tol Padang-Sicincin, Marthen Robert Singal, sebelumnya. "Jakarta sudah sampai pada keputusan menghentikan proyek tol Padang. Disebabkan tidak jelasnya kapan pembebasan lahan diselesaikan," ujar Marthen dihubungi via pesan Whatsapp pada Kamis, 4 Maret 2021.
Peletakan batu pertama Tol Padang - Pekanbaru ruas Padang-Sicincin dilakukan Presiden Joko Widodo Februari 2018 bersamaan dengan jalan tol Pekanbaru - Dumai sepanjang 133 kilometer. []
