Penulis: Zainal Bintang
JENDERAL TNI Purnawirawan Moeldoko melakukan “Blitzkrieg” (perang kilat). Dan berhasil. Benteng pertahanan Demokrat diibaratkan jebol. Hari Jumat 5 Maret 2021 di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, melalui KLB (Kongres Luar Biasa) Partai Demokrat, Moeldoko didaulat menjadi Ketua Umum.
“Operasi intelijen” mantan Panglima TNI itu berhasil menggoyang legitimasi kepemimpinan partai yang berlambang mercy di tangan mantan atasannya, Jenderal Purnawirawan Soesilo Bambang Yudhono (SBY). Presiden Indonesia dua priode itu (2004-2014) itu seakan limbung.
“Perang Kilat” Sibolangit lambat tapi pasti akan mempengaruhi konstelasi dan dinamika politik menuju Pemilu 2024. Dua figur militer papan atas Indonesia adu strategi. Kedua tokoh militer itu terdidik dan berkelas, kini bertempur di medan perang politik.
Pasukan SBY berhadapan pasukan Moeldoko. Dua-duanya bergerak di bawah panji politik yang sama: Demokrat.
Kata “Blitzkrieg” berasal dari dua kata. Blitz yang berarti kilat, dan Krieg yang berarti perang. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Jerman. Konsep dari strategi “Blitzkrieg” ini secara umum sampai saat ini masih menjadi model dunia militer.
Mengutip Wikipedia, catatan sejarah menunjukkan kasus perang Afganistan ditandai gerak cepat Taliban yang sangat mengagumkan dalam merebut hampir 80 persen wilayah Afghanistan dari pihak pemerintah tahun 1994-1996.
Atau perang teluk I yang mempertunjukan gerak cepat sekutu untuk membebaskan Kuwait, tahun 1991. Termasuk Operasi Enduring Freedom ketika terjadi invasi Amerika ke Afghanistan, Oktober 2001. Dan ada lagi Operasi Iraqi Freedom menggunakan pola gerak cepat sekutu di bawah pimpinan Amerika dalam menginvasi Irak, tahun 2003.
Tidak sulit membaca apa latar belakang dan ke mana trayek yang akan dilalui Demokrat Moeldoko. Beberapa kajian menunjukkan derita penggembosan sebuah partai yang terjadi sejak era reformasi karena terindikasi akan beroposisi terhadap rezim penguasa.
Sikap Demokratnya SBY yang suka maju mundur dan senang ragu-ragu di mata rezim penguasa meneguhkan kajian yang menyimpulkan itulah faktor utama yang membuat mengapa ia menjadi TO (Target Operasi).
Sosok Moeldoko adalah representasi pejabat teras yang punya akses khusus “hot line” ke Istana 24 jam. Mengingatkan taksi di Singapura yang memasang lampu di atas atap mobil dengan tulisan: On Call 24 hours.
Tradisi penguasa memecah partai politik bukan barang baru di Indonesia. Di era Orde Baru, PDI (Partai Demokrasi Indonesia) adalah pelengkap penderita korban rezim yang secara ajaib lolos menjadi partai besar di era reformasi.
Kata “perjuangan” ditambahkan di belakangnya menjadi PDIP sebagai ikon simbolik patriotik perlawanan di ujung kejayaan Orba. PDIP melintasi sejarah kejayaan di era reformasi. Dengan mengusung nama Bung Karno ketokohan Megawati jadi awet.
Kongresnya tidak pernah menampilkan lebih dari satu nama calon ketua umum: Megawati tok. Tidak ada celah intervensi untuk membelah.
Kondisi geografis Indonesia sebagai republik kepulauan meniscayakan pengurus daerah menjadi kekuatan penentu keputusan di tingkat nasional dan dilembagakan di dalam AD/ART (Anggaran Dasar/Anggarana Rumah Tangga) sebagai rambu aturan main.
Keabsahan suatu keputusan yang bersifat nasional ada di tangan suara mayoritas pengurus daerah. Termasuk dan terutama untuk memilih pemimpin puncak (ketua umum).
Pengurus daerah yang bertebaran di 34 provinisi dan 500-an kabupaten/kota adalah kunci penentu. Pola hubungan pengurus daerah dengan pemimpin puncak di pusat terjalin melalui jalur kultural: paternalisme. Itulah kekuatan pengurus daerah sekaligus kelemahan sistemik sebuah partai.
Profesor Agus Dwiyanto dan Dr Bevaola Kusumasari dalam kajiannya pada 2001 menulis, “paternalisme adalah suatu sistem yang menempatkan pimpinan sebagai pihak yang paling dominan. Paternalisme tumbuh sumbur karena dipengaruhi oleh kultur feodal yang sebagian besar wilayah di Indonesia semula merupakan daerah bekas kerajaan. Wilayah-wilayah bekas kerajaan ini telah mempunyai sistem nilai, norma, dan adat kebiasaan yang selalu menjunjung tinggi dan mengagungkan penguasa sebagai orang yang harus dihormati karena mereka telah memberikan kehidupan dan pengayoman bagi warga masyarakat."
Selain itu, tidak bisa dipungkiri bahwa budaya birokrasi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh budaya Jawa yang hirarkis dan tertutup, yang menuntut seseorang untuk pandai menempatkan diri dalam masyarakat.
Pada budaya ini terdapat nilai tentang pentingnya peranan atasan dalam memberikan perlindungan terhadap bawahan. Perlindungan yang diberikan oleh atasan atau pimpinan berwujud status dan pangkat, kedua atribut tersebut merupakan hak istimewa bagi seorang bawahan yang kemudian menentukan status sosial seseorang di mata masyarakat”.
Pola atasan dan bawahan menandai hubungan pengurus pusat dengan pengurus daerah. Menciptakan figur sinterklas yang murah hati di pusat guna merawat loyalitas pengurus daerah. Yang disebut sebagai “bawahan” itu, justru adalah penentu keputusan di level “atasan”.
Merujuk pola paternalisme, mayoritas pengurus partai atau organisasi apapun, wajib hukumnya memosisikan pengurus daerah sebagai “pembutuh orang kuat” di pusat. Meniscayakan sosok ketua umum sebagai sinterklas untuk merawat kesinambungan loyalitas pengurus daerah. Termasuk dan terutama kesejahteraan dan ekonomi.
Ideologi pengurus daerah adalah pemahaman berharga mati: kesinterkelasan seorang ketua umum manakala dia memegang jabatan dalam struktur negara. Ketua umum tanpa jabatan struktural dalam pemerintahan oleh pengurus daerah dianggap sebagai “yatim piatu” yang cuma ngajakin sengsara. Dipastikan gampang terserang dehidrasi atau penyakit ayan.
Diksi “kudeta” yang ditujukan kepada Meoldoko adalah sebuah kata yang seksi. Membangkitkan gairah perang pengurus daerah di kedua kubu yang berseteru.
Pernyataan loyal dan siap mati membela ketua umum bersahut-sahutan memenuhi angkasa. Disiarkan secara luas dan masif hampir semua saluran televisi.
Publik menyaksikan bagaimana perlombaan orasi meramaikan jagad politik. Pengurus daerah menjadi tokoh penting dan tamu mulia di ibukota. Membuat frekuensi pemberitaan kebijakan pemerintah yang kontroversial menurun di liputan media.
Langkah kubu “Demokrat SBY” yang dimotori ketua umumnya AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) menggerakkan perlawanan daerah sebagai simbol loyalitas, dapat juga dibaca sebagai keberhasilan “Demokrat Moeldoko” mengacaukan otak kubu kembarannya.
Pada akhirnya kedua kubu Demokrat tidak ada yang dapat bekerja dengan tenang. Waktu, tenaga, pikiran, dan dana habis begitu saja hanya untuk memperebutlan publik opini hingga tiba Pemilu 2024.
Eksistensi Demokrat SBY mengalami pelumpuhan seiring hambarnya pelan-pelan simpati publik. Elite Demokrat SBY terjebak di dalam perangkap membela diri dan kesibukan menembaki pengacaunya.
Inilah target utama kekuasaan: pengebirian intensitas sikap kritisisme. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah tak melindungi atau mengawal acara yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.
Meski tak melindungi, ia menegaskan pemerintah juga tak boleh membubarkan acara itu. Itu sesuai UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, kata Machfud lepada media, Minggu (7/3).
Sehari sebelumnya Machfud menegaskan, Kongres luar biasa (KLB) Demokrat di Sibolangit, “dinilai akan menjadi permasalahan hukum bila hasilnya telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”.
Jelas sudah, pintu terbuka bagi Demokrat Moeldoko untuk mengadu untung.
Keras dugaan faktor pembuka ruang serangan kepada Demokrat SBY, adanya aroma dinasti yang dipersoalkan para pendiri. Mereka menyoal perubahan AD/ART pada Kongres tahun 2020 yang memberi kewenangan besar kepada Ketua Majelis Tinggi yang dijabat SBY, yang berwenang penuh membolehkan dan melarang diadakannya KLB.
Langkah itu mengungkit tudingan sebagai rekayasa sistemik SBY dan keluarga untuk mendominasi Demokrat. Menutup celah perlawanan bagi yang tidak sejalan.
Akibat menggugat hal itulah tujuh orang kader teras termasuk pendiri serentak dipecat di tengah kisruh tuduh menuduh adanya isu “kudeta”. Inilah pemicu yang meneguhkan lahirnya “Perang Kilat” Sibolangit.
Drama politik ala Indonesia berulang: pertunjukan adegan “lari berputar” dan “bersembunyi di tempat yang terang” para elite politik kembali dimainkan. Dengan simfoni sendu yang jauh dari alasan untuk tersenyum. (*)
